Partai Politik Indonesia dalam Jerat Oligarki dan Disfungsi

Readtimes.id — Sebagai wadah manajemen konflik, partai politik Indonesia hari ini justru tidak bisa keluar dari cengkraman konflik yang berada di dalam tubuhnya sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari sejumlah partai politik yang hingga hari ini seolah hanya menunggu antrian saja untuk diberitakan media bahwa tengah mengalami konflik dan dualisme yang berujung pada munculnya sosok  pemimpin baru atau bahkan berujung pada munculnya  partai  dengan nama baru. 

Hal ini yang kemudian dilihat oleh Akbar Najemuddin, Kepala Deputi riset Indonesia Development Engineering Consultant ( ide-C) sebagai salah satu akibat dari disfungsi partai politik atau tidak berjalannya fungsi -fungsi partai politik secara optimal 

” Belajar dari beberapa fenomena partai di Indonesia yang pernah berkonflik hingga KLB Demokrat kemarin, saya melihat ini sebagai dampak dari tidak berjalannya fungsi partai seperti rekrutmen, sosialisasi, kaderisasi, dan sirkulasi di tubuh partai atau yang kemudian kita kenal dengan istilah disfungsi parpol” terang Akbar

Pihaknya juga menjelaskan hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya mayoritas partai politik di Indonesia hari ini masih terjerat oleh oligarki dimana adanya elit penguasa yang dominan di tubuh partai, dimana dengan kepentingannya membuat partai yang awalnya menjadi wadah penyaluran kepentingan banyak pihak justru berfokus melayani kepentingan satu pihak saja .

” Aktor -aktor yang mendominasi partai inilah yang sejatinya menghambat fungsi partai berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya dalam fungsi rekrutmen dan kaderisasi, fenomena kemunculan artis atau pihak-pihak dengan popularitas tinggi namun statusnya non-kader dalam bursa pemilihan ini bisa menjadi bukti bahwa betapa pragmatisnya parpol kita hari ini”  tambahnya

Partai politik di Indonesia yang harusnya berwujud  partai kader pada akhirnya berubah menjadi partai massa, dengan mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota  saja dan menutup mata pada ideologi. Para anggota yang direkrut pada dasarnya adalah barisan pihak -pihak yang berpotensi menguntungkan partai dalam bursa pemilihan atau menjadi sumber dana penggerak bagi berjalan roda partai.

Maka fenomena  Moeldoko yang kemudian diusung oleh para eks kader partai Demokrat atau bahkan terjunnya  Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) ke dunia politik dengan menunggangi Demokrat pasca  bergelut di dunia militer, hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang dipilih secara aklamasi tersebut adalah hal yang harusnya tak lagi mengejutkan publik karena sejatinya itu telah menjadi hal yang biasa bahkan menjadi budaya dalam tataran praktik partai politik kita.

Jika demikian adanya masih berfungsi kah undang-undang partai politik kita?