RT - readtimes.id

Pelecehan Seksual di Rutan Polda Sulsel, Korban: Saya Diminta Cabut Laporan

Readtimes.id– Korban pelecehan seksual di Rutan Polda Sulsel (FB) diduga mengalami intimidasi oleh anggota kepolisian Rutan Polda Sulsel pasca melaporkan kasus yang dialaminya.

Menurut FB, intimidasi itu diterima setelah kasusnya dilaporkan ke Propam Polda dan semakin intens saat ia melaporkan Briptu S pada 22 Agustus 2023 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual.

“Semenjak kasusnya diproses di Propam, semenjak itu saya mulai diteror. Kadang dibentak, diteriaki. Apalagi, setelah masuk laporan polisi ke SPKT tambah intens intimidasinya. Saya disuruh memaafkan, bahkan diminta cabut saja laporannya. Tapi, saya tidak bisa”, ujarnya.

Sebagai kuasa hukum korban Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang diwakili oleh Mirayati Amin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan upaya permintaan bantuan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sulsel sejak (23/08/2023).

Kendati demikian menurut Mira upaya permintaan perlindungan rumah aman yang diajukan LBH Makassar, ditolak oleh UPTD PPA Provinsi Sulsel dengan alasan korban saat ini masih berproses hukum sebagai Tersangka.

Mirayati Amin, selaku Kuasa Hukum Korban menjelaskan bahwa sejak awal Timnya sudah melakukan koordinasi dengan UPT PPA Provinsi Sulsel. Mengingat tempat kejadian berada di Rutan Polda, maka perlindungan dan pemulihan korban harus jadi prioritas, salah satunya dengan memindahkan korban ke rumah aman.

“Sangat disayangkan hingga hari ini korban masih berada di Rutan Polda tanpa kepastian perlindungan. Padahal jelas dalam Pasal 40 UU Nomor 12 Tahun 2022, bahwa UPTD PPA wajib memberikan perlindungan dan pelayanan teknis yang dibutuhkan korban,” jelas Mira dalam keterangan resminya pada Senin, 4 September 2023.

Tim Readtimes berusaha meminta keterangan dari pihak UPTD PPA Sulsel namun hingga berita ini turun belum ada keterangan resmi dari lembaga tersebut.

LBH Makassar juga menyoroti sikap pasif dari Unit PPA Polda Sulsel yang abai terhadap upaya perlindungan korban. Padahal, peristiwa tersebut terjadi di dalam wilayah Polda Sulsel.

Selain itu LBH Makassar juga sudah beberapa kali menemui Direktur Tahti Polda Sulsel untuk meminta pertanggungjawaban Kepolisian atas perlindungan terhadap korban, namun hingga hari ini belum membuahkan hasil.

Kata Mira, pihaknya mendorong agar Kabid Propam Polda Sulsel membuka informasi terkait seluruh proses dan hasil pemeriksaan pelanggaran etik Briptu S dan mendesak percepatan proses hukum terhadap Briptu S, sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/B/747/VIII/2023/SPKT Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Editor : Ramdha Mawaddha

Avatar

Jabal Rachmat Hidayatullah

11 Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: