Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Human Right Watch (HRW) Indonesia menyurati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode.
Organisasi non pemerintahan ini mengaku telah dua kali laporan ke PBB. Hal ini diungkap oleh Penanggung Jawab Divisi Kampanye Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia HRW Indonesia, Jesse Adam.
Adapun laporan pertama ke Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (ICESCR) bertajuk “Sisi Gelap Pembangunan di Era Jokowi”. Sementara laporan kedua bertajuk “Dua Modus Represi (Populisme Sektarian dan Dalih Pembangunan)” ke Komite Hak-hak Sipil dan Politik PBB (CCPR).
“Kedua laporan itu kita menyoroti bahwa yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi,” kata Jesse saat konferensi pers di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jumat (8/2).
Jesse mengatakan represi berbasis populisme sektarian ini berujung menjadi siasat politik yang digunakan Jokowi untuk mendulang dukungan dan melanggengkan kekuasaan.
“Kemudian nantinya memang dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan,” imbuh dia.
Populisme dalam ilmu politik adalah gagasan bahwa masyarakat dipisahkan menjadi dua kelompok yang bertentangan satu sama lain.
Sementara itu, dalam situs resmi Komite Tertinggi HAM PBB (OHCHR) menyatakan ICESCR akan meninjau enam negara termasuk Indonesia terkait hak sosial, ekonomi, dan budaya, pada 12 Februari hingga 1 Maret.
Untuk diketahui Indonesia merupakan negara yang meratifikasi kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Negara-negara tersebut diwajibkan untuk menjalani tinjauan berkala oleh komite yang terdiri dari 18 pakar internasional independen mengenai cara negara-negara melaksanakan kovenan.
Editor: Ramdha Mawadha
Tambahkan Komentar