Usulan Sistem Proporsional Tertutup di Tengah Ramainya Wacana Penundaan Pemilu

Readtimes.id– Di tengah ramainya wacana penundaan pemilu oleh sejumlah partai koalisi pemerintah, PDIP justru mengusulkan agar sistem proporsional terbuka diubah dengan kembali menerapkan sistem proporsional tertutup.

Melalui sistem ini, pemilih nantinya hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih bisa memilih nomor urut atau kader khususnya dalam pemilihan legislatif.

Usulan PDIP ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya ini dapat menjadi opsi untuk menekan ongkos pemilu yang mahal seperti yang dikeluhkan sejumlah partai yang mewacanakan pemilu ditunda karena akan mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia yang terganggu akibat pandemi.

“Belajar dari Pemilu 2004 dengan pemilu legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp3,7 triliun,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/2).

Sementara anggaran pemilu 2024 membengkak hingga 365 persen dari pemilu sebelumnya yakni menjadi Rp199 triliun. Rinciannya adalah Rp86,3 triliun untuk biaya pileg dan pilpres serta Rp22,8 triliun untuk Pilkada.

Patut diketahui ini bukan kali pertama partai yang dipimpin oleh Megawati itu mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup. Sebelumnya pada 2021 ketika pemerintah dan DPR tengah disibukkan dengan pembahasan revisi undang-undang pemilu, PDIP juga menggulirkan ide serupa.

Kendati demikian ide tersebut pada akhirnya tidak dapat terlaksana setelah revisi undang-undang pemilu resmi dibatalkan tahun lalu dan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti yang tertuang dalam pasal 168 ayat 2 UU Pemilu. Pasal itu berbunyi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas’udi mengatakan bahwa esensi dari munculnya kembali narasi sistem proporsional tertutup sejatinya bukan karena pandemi, melainkan tarik ulur partai yang ingin memegang kendali penuh pada pemilu mendatang.

“Karena dengan proporsional tertutup partai lebih leluasa mengontrol seluruh proses pencalonan dan siapa yang akan dimajukan untuk menjadi calon legislatif yang akan dipilih oleh rakyat,” terangnya saat dihubungi Readtimes.id pada Senin (28/2).

Namun demikian, ini bukan berarti akan tanpa tantangan, mengingat kepercayaan publik pada partai politik masih rendah. Hal ini terlihat pada survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Januari lalu yang menunjukkan bahwa partai politik masih menjadi lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat terendah setelah DPR yakin 52,9 persen.

Dengan demikian menurut Wawan, partai politik harus mengembalikan kepercayaan publik terlebih dahulu dengan cara menunjukan kapasitas dan kapabilitas calon yang diusungnya sebelum pada akhirnya menerapkan sistem proporsional tertutup.

Partai harus menunjukkan bahwa kader yang akan maju adalah sosok yang tidak hanya akan mendengarkan suara partai namun masyarakat. Dan mengingat salah satu kelemahan dari sistem proporsional tertutup adalah masyarakat tidak dapat memilih wakilnya secara langsung dan itu berpotensi terciptanya jarak antara wakil rakyat dan rakyat.

Ketika disinggung mengenai peluang terwujudnya narasi ini menurut Wawan berpotensi memiliki peluang karena Indonesia telah mempunyai pengalaman sebelumnya. Selain itu adanya kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional tertutup yang menjadi kekurangan proporsional terbuka tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri.

Kendati demikian yang perlu diingat jika itu akan diterapkan pada pemilu mendatang itu artinya undang-undang pemilu perlu direvisi kembali. Pertanyaannya kemudian, siapkah anggota DPR menarik kembali putusannya tahun lalu ?

Editor : Ramdha Mawadda