Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id – Program makan siang gratis yang dibesut Calon Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan kajian mendalam terkait bentuk program hingga ketersediaan sumber daya. Hal ini agar nantinya program tersebut tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara.
Seperti yang diketahui baru-baru ini publik kembali menyoroti program makan siang gratis karena digadang-gadang telah dibahas di dalam sidang kabinet pada Senin 26 Februari 2024 di tengah KPU belum memberikan pengumuman resmi terkait presiden terpilih.
Ekonom Center Of Reform On Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai program ini harus didiskusikan lebih jauh sebelum dijalankan, karena meskipun sudah dibahas dimana-mana namun hingga hari ini program makan siang gratis belum ada cetak birunya.
“Cetak biru ini menjadi penting karena bisa digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan program makan siang gratis ini, termasuk di dalamnya misalnya bagaimana penentuan siapa penerima bantuan makan siang gratis ini, data apa yang digunakan untuk menyalurkan program makan siang gratis ini,” ujar Yusuf secara tertulis pada Readtimes, Rabu 28 Februari 2024.
Kata Yusuf, selain itu penting juga dibahas mengenai output program yang akan dicapai dan outcome jangka panjang yang ingin diraih dari program makan siang gratis ini, serta pendanaan yang akan dilakukan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
“Karena bagaimanapun juga program ini dibiayai APBN dan kita tahu bersama bahwa APBN itu punya keterbatasan uang jadi diskusinya kembali lagi meskipun ini programnya bagus dan bisa memberikan manfaat ke masyarakat penerima program tapi yang perlu diperhitungkan adalah konsekuensi yang bisa muncul dari program ini, ” imbuhnya.
Selain itu Yusuf juga menyarankan agar sebaiknya pemerintah perlu menjalankan pilot project di kabupaten dan atau provinsi dari program makan siang gratis ini sebelum diperluas menjadi program nasional jika Prabowo-Gibran benar-benar menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Untuk diketahui hingga hari ini data Real Count KPU masih menunjukkan Prabowo-Gibran unggul dari dua pasang kandidat capres dan cawapres lainnya.
Wanti-wanti Bank Dunia
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengingatkan bahwa berbagai program yang akan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia harus memperhitungkan kemampuan kas negara, dalam hal ini terkait dengan aspek pendapatan dan pembiayaan negara.
Bank Dunia berharap, pemerintah Indonesia dapat mematuhi batas defisit anggaran yang telah ditetapkan, atau setinggi-tingginya sebesar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Tentu saja kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditetapkan, yaitu 3 persen terhadap PDB,” ujar Kahkonen pada wartawan, Selasa 27 Februari 2024.
Kata Kahkonen, keberlangsungan program makan siang gratis dan dampaknya terhadap kas negara akan sangat tergantung dari rencana penganggaran dan sumber pendanaannya.
Editor: Ramdha Mawaddha
Tambahkan Komentar