Dewi Purnamasakty
Readtimes.id– Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2023 akan membahas undang-undang tentang kota.
Dorongan untuk membahas hal ini karena kota kerap memiliki masalah urbanisasi, seperti menjamurnya permukiman kumuh, pelayanan air bersih, sanitasi, rumah hunian buruk, dan angka kejahatan meningkat yang dinilai harus diatur sedemikian rupa agar bisa diselesaikan.
“Semua orang datang ke kota. Artinya, ekonomi datang, persoalan juga datang. Begitulah pentingnya kota, kota tidak bisa ditutup, kota harus terbuka,” kata Danny usai pembukaan Rakernas XVI Apeksi, di Upperhills Convention Hall Makassar, Rabu 12 Juli 2023.
Danny berharap tidak ada lagi orang yang stres saat ke Makassar karena seringkali hal seperti itu yang menambah masalah.
“Semua orang stres, dari Indonesia Timur, datangnya ke Makassar. Tidak bisa kita bilang orang stres dilarang datang ke Makassar. Akhirnya menjadi persoalan Makassar. Anak jalanan dan macam-macam persoalan, ini contoh Makassar,” katanya.
Sehingga dengan adanya rencana membuat UU Kota itu memberikan sebuah komitmen dari Apeksi dan di bawah bimbingan Kemendagri agar kota punya positioning yang penting.
Sejalan dengan itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan pemerinta kota harus mengelola kondisi urbanisasi yang terjadi sebab tidak bisa masyarakat dilarang ke kota.
“Masyarakat tidak bisa dilarang ke kota atau berpindah karena itu merupakan hak sesuai Undang-Undang,” jelasnya.
Menurutnya, urbanisasi harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi.
“Mengelola urbanisasi, mengelola orang kampung yang datang ke kota, itu isu yang harus kita selesaikan, bukan justru dengan menolak-nolaknya,” ujarnya.
Editor : Ramdha Mawadha
Reporter : Fikri Rahmat Utama
