Ona Mariani
Readtimes.id- Partisipasi serta hubungan antara Partai Politik (Parpol) dengan konstituen adalah dua hal yang sangat penting bagi perkembangan politik di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Partai politik bukan hanya sekadar menggelar acara lima tahunan semata, tetapi bisa menjadi kerja-kerja yang terus berjalan di tengah masyarakat karena merupakan wakil rakyat ketika menjabat di parlemen.
Belakangan ini banyak juga aktivis yang menyuarakan hak-hak masyarakat difabel, begitu pun masyarakat menengah kebawah. Hubungan antara lembaga partai politik dan konstituen sangat dibutuhkan, karena bagi kaum disabilitas dalam menyuarakan aspirasi lewat partai politik. Jadi sangat penting ada proses pelibatan untuk masyarakat utamanya mereka dikalangan menengah kebawah dan disabilitas di beberapa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan isu-isu tertentu seperti isu ekonomi, semestinya melibatkan tiap-tiap kelompok.
Apakah partai politik bisa membangun relasi yang produktif, memberdayakan ekonomi masyarakat, atau sudah melakukan kegiatan produktif, ataukah bagaiman antara Parpol atau tokoh yang diusung, apakah tidak ada celah atau jarak antara konstituen?
Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) selenggarakan Bincang-Bincang Policy Brief. mengusung tema, “Partisipasi Politik dan Hubungan Parpol dengan Konstituen.” pada, Senin, 19 April 2021. Menghadirkan, Muhammad Kafrawi Saenong dari LSKP sebagai moderator, Mujtahid Ilyas Renreng selaku Pengurus DPD PPP Sulawesi Selatan, dan Nur Syarif Ramadhan selaku Pegiat Pergerakan Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini merupakan kerja kader muda partai politik di Sulawesi Selatan yang disiapkan selama kurang lebih setahun yang lalu, dan ada juga CSO yang membersamai. Sehingga nantinya bagaimana partai politik lebih relevan, responsif dan inklusif bagi semua orang.
Pengurus DPD PPP Sulawesi Selatan Mujtahid Ilyas Renreng mengatakan, untuk mempererat hubungan antara partai politik dengan konstituen, Parpol dengan memberikan pelatihan dengan masyarakat setempat seperti mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pengajian.
Namun, Nur Syarif Ramadhan selaku Pegiat Pergerakan Indonesia untuk Kesetaraan (PERDIK) Sulawesi Selatan, merasa bahwa sampai saat ini, sangat jarang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik. Undangan menghadiri acara di bulan Ramadhan atau pengajian, tapi itu bukan sebatas yang ingin didapatkan. Tapi kita juga ingin menyuarakan hak sebagai warga negara, inilah yang kami butuhkan sebagai warga negara utamanya disabilitas. Sehingga jarang ada pelibatan partisipasi yang dilakukan, kalau bukan misalnya dari komunitas difabel sendiri yang mendekat.
Menurutnya, banyak pengalaman dialami, misalnya terkait kebijakan analisis tentang penglihatan difabel yang dilakukan yang membutuhkan beberapa perwakilan dibeberapa anggota DPR. “Kami selalu diabaikan, tentunya ketika masyarakat belajar tentang analisis anggaran dan kebijakan publik. pasti akan bermanfaat. Tentunya kita tidak mau hal-hal yang lama masih terjadi sampai saat ini,” ujar Syarif
Perlu penjaringan secara eksklusif dimana calon legislatif nantinya mempunyai partisipasi yang baik kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar mencalonkan diri dan membawa segudang materi saja. Meski Parpol telah mengikuti sebuah kontestasi, para calon yang mendaftar harus ada penilaian.
“Ada visi dan misi yang dibawah oleh partai ketika mereka terpilih ataupun tidak, kita tetap diarahkan untuk memberikan masukan kepada konstituen bahwa mereka tidak terpilih akan ada kegiatan-kegiatan lain. Visi Misi setiap calon legislatif itu berbeda-beda, jadi mereka harus memberikan yang terbaik untuk konstituen apalagi mereka terpilih. Pasti ada kegiatan jangka panjang yang dilakukan. Kalau belum terpilih, kita tahulah caleg sekarang,” ujar Mujtahid Ilyas Renreng.
Tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih presiden, calon legislatif dan kepala daerah berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya visi misi calon yang umum saja atau lebih spesifik seperti kepentingan kelompok rentan. Disisi lain, Sistem administrasi partai politik yang terkadang ada masalah internal partai politik, administrasi yang sangat elitis. Artinya siapa yang berkuasa itu yang mampu mengontrol sistem administrasi. Sehingga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Misalnya ada salah satu kader yang sudah bisa menjadi kader terbaiknya untuk maju. Kemudian terhambat dengan adanya sistem administrasi yang sangat dipengaruhi oleh kelompok kelompok elit atau penguasa partainya sendiri.
Jika dibandingkan politik luar negeri, Nur Syarif menceritakan, bahwa dua tahun lalu, pernah belajar tentang politik di Selandia Baru. Selama 6 bulan belajar, bertemu dengan beberapa anggota dewan, member of parliament dan mereka menceritakan bahwa sebelum proses pemilihan berlangsung mereka ada polling. Nah, yang dijadikan acuan di dalam partai politik di dalam menentukan siapa yang akan maju sebagai anggota legislatif berdasarkan polling yang dilakukan.
Salah satu upaya dalam peningkatan pendidikan politik, peningkatan partisipasi pemilih, anggota dewan memiliki Rumah Aspirasi di daerah masing-masing. Fungsi rumah aspirasi adalah menerima aspirasi masyarakat kemudian dipikirkan lalu menghasilkan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Ketika ada masukan atau kendala di lapangan itu yang disampaikan oleh masyarakat.
“Setiap daerah memiliki rumah aspirasi, dan tetap hidup. Mungkin ada juga beberapa yang tidak difungsikan. Sebab rumah aspirasi sangat meningkatkan partisipasi di masyarakat. Karena beberapa masyarakat akan datang, main domi, ngopi atau bercerita di rumah aspirasi. Terkait reses ada anggaran dari DPR sehingga mungkin mereka menggunakan hotel untuk melakukan reses. Tapi, yang ada di rumah aspirasi itu yang jadi utama. sambil mencari orang-orang. Untuk pendidikan politik tiap bulan ada semacam pengajian dan pendidikan politik di rumah aspirasi,” ujar Mujtahid Ilyas Renreng.
Partai politik perlu menjaring peningkatan partisipasi pemilihnya. Selain itu diperlukan hubungan jangka panjang untuk para calon legislatif atau anggota legislatif agar hubungan dengan konstituen terjalin dengan baik. Bukan hanya jangka panjang kepada konstituen ada ketika calon legislatif terpilih.
Keterlibatan kaum muda atau milenial juga sangat diperlukan dalam partisipasnya baik dalam pendidikan politik, partisipasi memilih dan dalam partai politik. Penting untuk memperbaiki mindset bahwa berpartai politik bagus. Sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan lagi utamanya untuk kaum milenial. Namun seringkali yang menjadi hambatan adalah soal anggaran. Perlu dikemas lebih menarik
Diperlukan dukungan utamanya masyarakat menengah kebawah dan untuk kelompok yang rentan. Untuk menjaga hubungan antara partai politik dengan konstituen diperlukan peningkatan interaksi agar hubungan emosional semakin erat.
Hal yang dilakukan LSKP yaitu membersamai teman-teman muda di partai politik, kemudian melakukan partisipasi politik dan hubungan antara partai politik dengan konstituen bisa semakin terbuka, responsif dan impossible pada semua orang. Dengan memperbaiki dan perancangan yang baik sehingga menjadi policy brief yang semakin baik. Sehingga arah kertas kebijakan yang bisa disoroti dan yang ada orang-orang yang mampu mengubah kebijakan itu lebih baik.
1 Komentar