Ona Mariani
Readtimes.id– Balapan motor dan lomba balap lari di Kota Makassar belakangan menjadi perhatian Walikota Makassar, Danny Pomanto. Aktivitas anak muda Makassar yang dinilai meresahkan warga kota karena dilakukan di jalan-jalan tengah pemukiman tersebut rencananya akan difasilitasi pemerintah Makassar.
Alasannya adalah demi mengatasi persoalan balapan liar yang telah menjadi persoalan Makassar sejak dulu dan memfasilitasi aktivitas anak muda, seperti yang kemudian dikutip oleh berbagai media belakangan.
Terlepas dari persoalan izin yang kini tengah tersendat di pihak kepolisian, pertanyaannya kemudian sudah tepatkah langkah yang diambil oleh Danny Pomanto dalam mengatasi persoalan tersebut?
Pakar kebijakan publik Universitas Hasanuddin Andi Ahmad Yani mengungkap bahwa kebijakan Danny dalam merespon persoalan di Kota Makassar masih perlu diperkuat dengan data.
“Untuk yang balapan liar misalnya, pertama perlu diketahui terlebih dahulu alasan anak-anak muda ini apa dalam melakukan itu, jangan sampai bukan karena mau jadi pembalap yang profesional tapi iseng saja. Terus pertanyaan dapatkah yang demikian lantas difasilitasi oleh Pemkot?” terangnya saat dihubungi oleh readtimes.id pada Selasa, ( 19/4).
Selain itu terkait segi keamanan, menurutnya ini juga perlu mendapatkan kajian penting ketika pemerintah Makassar serius memfasilitasi kegiatan tersebut. Baik keamanan diri peserta juga masyarakat di sekitar.
“Kita apresiasi kreativitas dan inovasi beliau sebagai walikota namun yang penting diingat, jangan membuat kebijakan yang ujungnya hanya sekadar menjadi pemadam kebakaran saja tapi tidak menyelesaikan apa akar persoalannya,” tambah dosen Fisip tersebut
Oleh karenanya menurut dia penting agar ke depan Walikota dapat bersinergi dengan badan terkait, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) untuk melakukan kajian sebelum merumuskan kebijakan yang menurutnya tidak bisa langsung dirumuskan hanya dengan modal mengamati fenomena sosial yang tengah berkembang di masyarakat.
Senada dengan hal itu, sosiolog perkotaan, M Ramli AT juga mengatakan bahwa respon pemerintah Makassar yang kemudian hendak memfasilitasi balapan motor atau pun lari liar ini secara tidak langsung mengesampingkan fakta bahwa pembangunan Kota Makassar belum memperhatikan berbagai aspek kebutuhan masyarakatnya.
“Adanya pengakuan yang tak mau diungkapkan, bahwa pembangunan kota selama ini belum berhasil dan bahkan kian kewalahan memfasilitasi secara memadai berbagai kebutuhan warganya,” terangnya secara tertulis pada readtimes.id.
Kebijakan ini dinilai lebih ironis lagi ketika menimbulkan konflik di antara unsur pemerintahan sendiri terkait perbedaan sikap menanggapi rencana Walikota yang telah dua kali memimpin Makassar tersebut.
1 Komentar