RT - readtimes.id

Ekonomi Politik di Balik Beras Impor

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin

Kebijakan impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 menimbulkan perdebatan antara pro dan kontra impor beras. Pihak yang kontra dengan impor beras memiliki argument yang berbeda. Adanya kebijakan ekspor dan impor beras secara global disebabkan karen setiap negara mempunyai kepentingan tertentu. Menurut Sekha (2008) dalam World Rice Crisis : Issues and Options mengatakan bahwa negara-negara importir beras lebih banyak daripada negara pengekspor beras yang menyebabkan adanya ketergantungan dan ketidakseimbangan Supply dan Demand beras di pasar global.

Kebijakan impor beras dinilai sebagai kompetisi actor untuk memenangkan kepentingan dalam sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah didalamnya ada kepentingan . Kebijakan impor beras sebagai pertarungan actor pemerintah yang memuat argument-argument yang berbeda seperti adanya perbedaan data ketersediaan beras yang berbeda antar institusi pemerintah.

Menurut teori yang dikemukakan  oleh Thomas Oatley (2012) mengatakan bahwa institusi adalah suatu actor yang memiliki otoritas dalam penentuan pemilihan kebijakan. Kebijakan tersebut dipilih setelah terjadi pertarungan kepentingan dimana kebijakan yang dipilih tersebut sebagai keputusan Bersama, sehingga institusi politik dapat mengubah kepentingan tiap actor menjadi kebijakan luar negeri. Teori ini digunakan untuk menganalisis kepentingan actor dalam mengeluarkan kebijakan impor beras dimana kebijakan tersebut merupakan hasil pertarungan actor kelompok kepentingan yang terlibat. Kepentingan yang dimiliki oleh institusi tidak hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga untuk kepentingan politik. Tentunya dalam mencapai tujuan atau kepentingan tersebut terjadilah pertarungan, berkontestasi agar supaya  gagasan, usulan dan rekomendasinya bisas di agregasikan serta diformulasikan dalam suatu kebijakan.

Ada dua tipe ekonomi yang bisa diterapkan dalam model kebijakan politik, baik sebagai penasihat otentik bagi partai yang berkuasa, ataupun sebagai intelektual yang menempatkan kebijakan sebagai instrumen untuk memecahkan hambatan ekonomi politik. Sedangkan dalam model kebijakan ekonomi, terdapat dua perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan (Pipitone, tt: 3–4), yakni pendekatan yang berbasis pada maksimalisasi kesejahteraan konvensional dan pendekatan yang bersandarkan pada asumsi ekonomi politik. Pendekatan ini sering juga disebut dengan “ekonomi politik baru” (new political economy).

Teori pendekatan pilihan publik (public choice / PC) lahir dari anggapan pendekatan ekonomi politik baru tentang negara/pemerintah, politisi, atau birokrat sebagai agen yang mempunyai kepenringan sendiri. Teori pilihan publik melihat aktor-aktor individu sebagai pusat kajian. Menurut Teori PC biasanya ahli ekonomi politik melihat politik dalam wujud demokrasi, yang memberi ruang bagi masyarakat, partai politik, pemerintah, dan birokrat untuk saling melakukan pertukaran. Dalam hal ini, posisi masyarakat pemilih adalah sebagai konsumen barang-barang kolektif (publik), sementara pemerintah dan partai politik menjadi penyedianya.

Suatu aktor yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi dalam sebuah kompetisi perumusan kebijakan cenderung akan memenangkan kompetisi tersebut sehingga kepentingan actor dapat terlihat dalam kebijakan yang di implementasikan ke public. Tentunya hal ini akan merugikan karena kebijakan yang dibuat lebih menguntungkan actor yang memenangkan kompetisi perumusan kebijakan daripada mengutamakan kepentingan public.  Hal ini dapat dilihat dari beberapa polemic kebijakan impor beras adalah hasil dari kepentingan suatu actor yang berdampak pada kerugian public dalam hal ini adalah para petani.

Terkait dengan adanya rencana pemerintah mengimpor beras  sebanyak 1 juta ton beras banyak pihak meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang kebijakan impor beras. Mengingat hal itu berdampak kepada penurunan harga jual hasil panen padi petani, serta membuat mental petani akan tertekan karena merasa kurang dihargai jerih payahnya selama ini.

Berdasarkan catatannya dari Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan produksi beras pada 2020 lebih tinggi dari 2019. BPS juga merilis potensi peningkatan produksi padi pada 2021, yait subround Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88% dibandingkan subround yang sama pada tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG. Pada Pendemi COVID-19 saat ini, data BPS menyebutkan sektor pertanian masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan angka terbesar dari kinerja pemerintahan saat ini di antaranya tanaman padi dan pada masa pandemi COVID-19 ini, petani telah berusaha memanfaatkan waktu, tenaga dan modal usahanya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan.

Tambahkan Komentar

Advertisement

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: