Impor Beras Petani Diperas

Readtimes.id – Impor beras menjadi perdebatan banyak pihak, kebijakan tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras dan panen raya petani Indonesia. Ada kekeliruan terhadap petani dalam kebijakan impor beras. Dimanakah Keberpihakan pemerintah kepada petani?

Disaat panen raya, justru pemerintah menghadirkan impor beras. Berdasarkan data dari kementerian pertanian, saat ini produksi beras mengalami surplus. Indonesia misalnya di Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras dan mengalami surplus. Tapi kok diimpor. Impor beras keberpihakan pemerintah kepada petani tidak ada. Impor beras adalah cara pemerintah untuk pengendalian harga.

Akbar Najemuddin sebagai seorang petani mengatakan, tahun ini hampir semua kebutuhan pertanian angkanya naik seperti harga pupuk, bibit sehingga akan mengikut dengan tingginya harga beras juga. Ternyata tekanan naiknya harga padi atau harga disaat kami panen raya, itu setengah mati, kenapa? Karena disaat itu juga ada impor. Apakah ini pengendalian harga yang dibangun oleh pemerintah, entahlah. Kalau soal pengendalian pemerintah tidak berpihak kepada petani.

Pertanian kita hari, melihat keberpihakan pemerintah terhadap petani. Sebelum mengambil keputusan tentang kebijakan impor, seharusnya pemerintah melakukan penguatan sumberdaya yang dimiliki Indonesia. Apabila panen raya sebaiknya jangan melakukan impor. Perlu ada perhatian juga mengenai harga produksi serta apa yang menjadi kebutuhan petani.

Ketika impor beras, petani akan mengalami kerugian dan apakah akan menguntungkan negeri ini. Meski impor ini menguntungkan negara secara makro. Namun, apabila negara mau untung, seharusnya daya beli petani bisa lebih tinggi ketika harga berasnya naik atau tinggi. Banyaknya produksi beras dan padi yang terjual. Sehingga perputaran ekonomi akan berputar hanya dikelilingi negara kita.

“Mengenai impor, saya tidak tahu siapa sebenarnya yang diuntungkan dari proses impor beras ini , apakah ada oknum tertentu atau tidak, atau ada proses lain dibalik ini. Adalah politik kebijakan atau ekonomi politik. Apakah yang diuntungkan itu pengusaha atau pasar atau negara itu sendiri. Kalau menurutku itu bukan negara. Dia akan lebih kepada kelompok tertentu. Pertanyaan yang menarik adalah dua paham kementerian yang berbeda. Khususnya paham Kementerian perdagangan dan kesejahteraan dengan kementerian pertanian. Kalau kementerian pertanian tidak menginginkan impor, di satu sisi, perdagangan dan kebijakan impor itu adalah kementerian perdagangan. Bagi saya sebenarnya koordinasi yang tidak terbangun, kekuatan koordinasi antara kementerian tidak terjalin di kabinet,” ujarnya kepada readtime.id, Selasa 30 Maret 2021.

Kementerian Pertanian sudah memberikan data kepada kementerian perdagangan. Bahwa over produksi pertanian Indonesia antara beras dan padi tidak mesti dilakukan impor. Ketika terjadi impor, sehingga akan bersaing harga beras lokal dan harga beras impor. Meski nantinya harga beras impor akan lebih di bawah dibanding beras lokal.

Kementerian Pertanian dan semua stakeholder terkait, harusnya mampu membaca peta potensi pertanian kita. Disaat proses menuju jadwal panen raya jelas sekitar bulan 3, 4 dan 5 hampir semua wilayah Indonesia panen raya. Artinya bulan tersebut jangan ada kebijakan yang bisa merugikan petani khususnya terkait impor. Begitupun pada bulan 7, 8 dan 9, disitu juga orang panen raya.

Berharap pemerintah ini betul-betul serius membangun pertanian kita tidak hanya sekedar mendiskusikan bahwa meningkatkan produktivitas, melahirkan petani tidak cukup hanya diberikan bibit. Petani tidak cukup hanya disiapkan lahan. Tetapi bagaimana hasil produksi petani mampu didistribusikan oleh pemerintah. Nah bagaimana pemerintah mendistribusikan kalau dua sisi lain kita panen raya dia memasukan beras dan ini perlu menjadi pertanyaan Bagi kita semua. Ada apa?