I Luh Devi Sania
Readtimes.id– Sudah sekitar empat bulan polemik harga minyak goreng terjadi di Tanah Air. Kebijakan minyak goreng satu harga oleh pemerintah pun tak dapat menjadi solusi bagi masyarakat, justru menimbulkan masalah baru yakni hilangnya minyak goreng dari rak-rak pasar dan swalayan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui kebijakan minyak goreng satu harga ini tidak optimal. Lantaran di pasaran masyarakat justru kesulitan mendapatkan minyak goreng. Berbanding terbalik saat minyak goreng masih dijual dengan harga tinggi.
Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko mengatakan saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.
“Persediaan sebenarnya tersedia. Selisih kebutuhan ini sudah mendekati normal. Akhir bulan ini secara teoritis sudah cukup,” kata Didid Dikutip dari Antara (5/3).
Janji terpenuhinya stok Minyak goreng sebelumnya sudah pernah terlontar dari Kemendag, bahwa akan memenuhi kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat setidaknya pada akhir Februari. Namun hingga saat ini masyarakat masih saja berebut minyak goreng di pasaran.
Kemendag mengatakan kendala kurangnya pasokan minyak goreng di dalam negeri terjadi di lapangan atau pada level pendistribusian produk ke pasar ritel. Selain itu, temuan Satgas Pangan Kemendag ada oknum-oknum yang sengaja menimbun minyak goreng dan tidak mendistribusikannya ke pasaran.
Ditambah lagi masih ada masyarakat yang membeli minyak goreng dalam jumlah yang lebih besar dari kebutuhan biasanya sehingga menyebabkan ketersediaan produk yang kian menipis.
Agus Suyatno dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengatakan Sistem distribusi yang terbuka dan belum bisa sampai pada tataran paling bawah serta tidak ada pengawasan yang jelas memicu potensi penyimpangan oleh sejumlah oknum.
“Pemerintah perlu review Kembali kebijakannya agar bisa memenuhi stok minyak goreng, bukan hanya melihat apa Yang terjadi di lapangan,” jelas Agus.
Menurut Agus, kalau pun ada dugaan penimbunan di masyarakat juga perlu ditinjau dengan data yang jelas. Menurutnya, masyarakat adalah korban dari hilangnya stok Minyak goreng ini. Agus mengatakan Ketika masyarakat dituduh sebagai penimbun sedangkan masyarakat sendiri masih susah mencari minyak, itu akan melukai hati rakyat.
“Panic buying sih ada tapi untuk penimbunan seberapa sih masyarakat bisa menimbun, makanya perlu ditinjau juga dari atas dan dari kebijakannya,” jelasnya.
Ia mengingatkan jika permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai hingga memasuki musim Ramadan, keadaan bisa semakin parah karena permintaan akan melonjak sedangkan persediaan masih kurang.
Tambahkan Komentar