Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Usai menggelar pelantikan serentak 28.028 KPPS di Hotel Claro, KPU Makassar akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk anggota KPPS yang dimulai pada 26-31 Januari 2024.
Adapun lokasi bimbingan teknis 28.028 orang tersebut akan kembali dipusatkan di tempat yang sama saat pelantikan.
Anggota KPU Kota Makassar, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Muhammad Abdi Goncing mengungkapkan, sesuai dengan arahan KPU RI satu kelas diisi maksimal 300 peserta, namun pihaknya mengaku telah mengurangi jumlahnya menjadi sekitar 230 per kelas.
“Paling banyak itu (230 an satu kelas) . Kita akan bagi besok itu selama enam hari akan ada 10 kelas setiap sesi. Sehingga setiap hari itu akan ada 20 kelas. Jadi kita bagi dua sesi tiap hari,” ujarnya usai melantik KPPS pada Kamis 25 Januari 2024.
Pakar Politik sekaligus pengampu studi kepemiluan Universitas Hasanuddin, Gustiana A. Kambo meragukan efektivitas bimtek tersebut.
“Kalau secara kuantitas memang membanggakan, namun secara kualitas dalam proses bimtek saya pikir itu akan menyulitkan peserta memahami materi bimtek. Apalagi ini akan dilakukan dengan mengikutkan banyak peserta dalam satu kelas, saya pikir itu akan kurang efektif,” ujar Gustiana saat ditemui wartawan Readtimes di FISIP Unhas pada Kamis, 25 Januari 2024.
Pihaknya berharap penyelenggara pemilu lebih sensitif dengan kemampuan peserta dalam menangkap materi bimtek. Hal ini mengingat tugas KPPS krusial dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Saya pikir alangkah lebih bagusnya dikembalikan ke kecamatan masing-masing aaja agar lebih intensif karena bisa bimtek berulang-ulang sampai paham. Daripada ikut semua tujuh orang tapi hanya satu kali kelas bimtek yang mana bercampur dengan ratusan peserta lain. Belum tentu mereka akan langsung paham dengan situasi seperti itu,” tambah Gustiana.
Selanjutnya Koordinator Pemantau Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Kafrawi Saenong mengungkapkan bahwa KPU perlu mempertimbangkan kembali keputusan pelaksanaan bimbingan teknis dengan jumlah peserta banyak dalam waktu bersamaan. Hal ini tidak lain untuk menjamin kualitas bimtek.
“Jadi memang salah satu rekomendasi LSKP pada pemilu di Makassar sebelumnya adalah perbaikan kualitas manajemen diri penyelenggara, khususnya teman-teman yang berada di garis terdepan yaitu KPPS. Dan hal itu dapat dilakukan ketika bimbingan teknisnya juga berkualitas,” ujar Kafrawi.
Kata Kafrawi, bimbingan teknis menjadi hal yang krusial mengingat banyak dari KPPS adalah penyelenggara pemilu pemula yang belum mempunyai pengalaman dalam kepemiluan.
“Sehingga bimtek tidak bisa dilakukan hanya sekadar formalitas saja, melainkan harus benar-benar dipastikan bahwa peserta itu paham. Apalagi yang mereka hadapi ini pemilu serentak dengan 5 kertas suara,” tambahnya.
Menurutnya keputusan penyelenggara pemilu untuk melaksanakan bimbingan teknis dengan peserta yang banyak dalam satu ruangan perlu ditinjau kembali karena hal itu kurang efektif.
Editor: Ramdha Mawaddha
179 Komentar