Menakar Potensi Inflasi Setelah Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas

Readtimes.id– Sudah beberapa pekan terakhir masyarakat mengeluhkan kenaikan sejumlah komoditas yang cukup berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Pasalnya barang-barang yang mengalami kenaikan harga merupakan konsumsi pokok masyarakat. Lantas, apakah kenaikan harga ini juga memicu potensi inflasi?

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga gas minyak cair (LPG) non subsidi dari Rp13.500 menjadi Rp15.500 per kilogram sejak 27 Februari tahun ini. Kemudian, menaikkan harga Pertamax dari Rp9.000 menjadi paling mahal, yakni Rp13 ribu per liter. Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif PPN dari sepuluh persen menjadi sebelas persen mulai April ini.

Menanggapi hal itu, Badan Pusat Statistik (BPS) tak menampik potensi inflasi pada April ini. BPS memperkirakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax, LPG non subsidi, dan tarif PPN berpeluang mengerek angka inflasi.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan masyarakat banyak bergantung pada LPG non subsidi dan Pertamax untuk pemenuhan konsumsi energi sehari-hari. Sementara, kenaikan tarif PPN menyasar sejumlah barang dan jasa yang juga digunakan masyarakat.

“Ini potensi cukup besar bagi kenaikan inflasi di April,” ujar Margo di acara diskusi online bertajuk ‘Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?’, Kamis (7/4).

Selain itu, potensi kenaikan inflasi bisa lebih besar dari bulan sebelumnya karena bertepatan dengan momentum Ramadan yang berlangsung selama April 2022. Biasanya Ramadan merupakan momentum kenaikan sejumlah komoditas pangan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, tanpa memasukan faktor kenaikan harga BBM dan LPG pun, tekanan inflasi sudah relatif tinggi karena dipengaruhi berbagai hal.

“Selain kenaikan harga BBM dan LPG, ada juga kenaikan harga energi global, kebijakan tarif PPN, dan pola seasonal ketika bulan Ramadan, serta tren harga komoditas yang relatif tinggi, tentu tekanan terhadap inflasi di tahun ini berpeluang semakin lebih tinggi,” jelas Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan kenaikan inflasi ini masih bisa dikompensasi oleh daya beli masyarakat. Jika berbicara kelas pendapatan, bagi kelas pendapatan menengah ke atas, kenaikan ini hanya akan memberikan dampak yang relatif kecil, dan sebaliknya bagi kelas pendapatan menengah ke bawah.

“Yang perlu diperhatikan kelompok pendapatan menengah ke bawah. Tekanan inflasi akan terasa lebih berat untuk kelompok ini, apalagi mereka yang belum sepenuhnya bisa pulih dari pandemi akibat misalnya belum masuk lapangan kerja utama,” jelas Yusuf.

Selain itu, Yusuf juga mengatakan tekanan inflasi juga masih berpeluang terjadi sampai perayaan Idulfitri nanti. Ditambah jika ekspektasi pemulihan ekonomi terus berlanjut, maka selain dari sisi suplai yang berpotensi terhambat pada aliran distribusi, inflasi juga akan didorong dari sisi peningkatan permintaan barang dan jasa dari masyarakat.

“Momentum Lebaran, yang secara historis memang biasanya meningkat. Potensi inflasi saya rasa akan terus berlanjut sampai lebaran nanti,” jelas Yusuf.

Dampak Inflasi

Ada beberapa dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari peningkatan inflasi yang tidak terkendali. Pertama adalah pada penurunan daya beli masyarakat. Data dari BPS menerangkan konsumsi rumah tangga saat ini memiliki andil terbesar dari total PDB Indonesia. Hal ini dikhawatirkan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah masuk masa pemulihan.

Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81% atau setara 29,3 juta penduduk. Inflasi yang tidak terkendali ini juga akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Selanjutnya, inflasi tinggi akan mengganggu kinerja mitra dagang yang akhirnya mengurangi output perekonomian. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya beban biaya produksi. Akhirnya, dengan berkurangnya output perekonomian akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang akan menambah tingkat pengangguran.