Mencegah Jatuhnya Korban Jiwa di Pemilu Tak Cukup dengan Rekrut Penyelenggara Muda

Readtimes.id–- Rekrutmen penyelenggara muda dan pemberian batasan usia maksimal untuk tenaga Ad hoc di Pemilu 2024 nyatanya belum menjawab persoalan jatuhnya korban jiwa dalam pelaksanaan pemilu serentak.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus kematian petugas pemilu per 18 Februari 2024 mencapai 84 orang, termasuk petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. Faktor kelelahan dan komorbid atau penyakit penyerta menjadi penyebab utama yang dilaporkan.

Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa selain usia penyelenggara yang perlu menjadi catatan pemilu serentak ke depan adalah beban kerja tenaga Ad hoc. Untuk itu menurut Fadli penting memisahkan pemilihan umum nasional dan lokal.

“Jadi pemilunya tidak lagi dengan lima jenis surat suara di satu waktu yang bersamaan tetapi dipisah dua. Jadi dalam satu waktu itu hanya ada pemilihan presiden, DPR dan DPD,” ujar Fadli pada Readtimes usai membawakan seminar “Refleksi Partisipasi Pemilih Pemuda Penyelenggara Badan Ad Hoc di Pemilu 2024”.

“Baru nanti dua tahun setelah pemilu nasional ini ada Pemilu lokal untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota juga serentak dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah kalau ditinjau dari beban penyelenggara itu dapat berkurang secara signifikan” jelasnya.

Senada dengan itu, anggota KPU Sulsel, Rahmansyah mengungkapkan bahwa beban kerja memang menjadi tantangan besar penyelenggara Ad hoc. Menurut pihaknya, manajemen waktu untuk istirahat menjadi penting diperhatikan

“Teman-teman muda ini kelebihannya punya semangat dan energi lebih, yang teman-teman lupa bahwa proses pemilu itu panjang makanya manajemen waktu penting untuk diperhatikan,” ujarnya saat menyampaikan materi.

Selanjutnya Rahmansyah juga menyoroti terkait pemeriksaan kesehatan yang masih menemui kendala karena dibebankan ke pemerintah daerah.

“Saya pikir memang kemarin ada pemeriksaan kesehatan namun kita terkendala pada anggaran yang sepertinya dibebankan di pemerintah daerah,” imbuhnya.

Oleh karenanya pemeriksaanya tidak bisa dilakukan menyeluruh dan mengetahui detail penyakit yang mungkin diderita oleh calon penyelenggara.

Senada dengan itu, Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Samsuar Saleh juga menyoroti terkait desain pemilu Indonesia yang tidak sederhana sehingga tahapan pemilu menjadi sangat padat dan membuat para petugas penyelenggara kewalahan jika tidak pandai manajemen waktu.

Editor: Ramdha Mawaddha