Wagub Sulteng Adakan Pertemuan Dengan Forum Kepala Desa kabupaten Buol

Readtimes.id– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir, Melakukan Pertemuan dengan Forum Kepala Desa Kabupaten Buol, bertempat di Hotel Surya Wisata Buol, Rabu (1/12/2021). 

Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Abdullah Kawulusan, Kadis Cikasda Abd. Razak, Kadis Perkebunan dan Peternakan Ibu Maya Malina Noor, Kadis Kehutanan Dr. Ir. Nurhadi, MM. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Ikbal Labalo.

Dalam Pertemuan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Menyampaikan Salam Hangat dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Bapak Gubernur saat ini masih mengikuti Rakor dengan KPK RI di Kendari.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Menyampaikan Ucapan terimakasih dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas dukungan Masyarakat Buol untuk memberikan Amanat kepada H. Rusdy Mastura dan Drs. Mamun Amir untuk memimpin Sulawesi Tengah, selanjutnya harapan Wakil Gubernur kedepan untuk menentukan Pemimpin Daerah agar jangan didasarkan SARA, sehingga kita dapat menentukan pemimpin yang berkualitas.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa Gubernur Sudah Mencabut SK Gubernur tentang Pungutan Sekolah untuk melaksanakan Misi Sekolah Gratis

Wakil Gubernur, menyampaikan sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan Jaringan Telekomunikasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut tahun 2022  akan dibangun 416 Tower jaringan telekomunikasi agar seluruh daerah tidak ada lagi Blank Spot jaringan Telekomunikasi.

Selanjutnya Gubernur sudah Launching Smart Village sehingga semua desa akan dibentuk Smart Village yang didukung Oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selanjutnya Misi Untuk percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru untuk 10 Daerah Otonom , untuk merealisasikan Misi ini Gubernur dan Wakil Gubernur akan mempersiapkan feasibility Study persiapan usulan Pembentukan Daerah Otonomi baru.

Wakil Gubernur Menyampaikan bahwa Investasi merupakan solusi Percepatan Pembangunan di daerah, untuk itu diharapkan agar Investasi yang masuk di daerah jangan ditolak tetapi berikan dukungan, kalau ada permasalahan agar diselesaikan dengan baik, diharapkan jangan mempermasalahkan masalah tapi selesaikan masalah supaya Investasi di daerah kita dapat meningkat.

Wakil Gubernur juga menyampaikan Pengelolaan Dana Desa dapat dialokasikan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran sehingga dapat ditujukan untuk program padat karya, untuk menjawab pertanyaan untuk tambahan dana pendapatan desa melalui anggaran Provinsi akan diusahakan untuk dapat direalisasikan untuk pembangunan desa.

Wakil Gubernur menyampaikan harapannya kepada pejabat publik termasuk kepala desa agar dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat dan terus hadir ditengah tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah masyarakat.

Dalam pelaksanaan anggaran agar pejabat publik dan kepala desa diharapkan berpegang teguh terhadap motto “Sengsara membawa Nikmat, bukan Nikmat membawa sengsara, Efektif dan Efisien, Tembak Burung dengan Ketapel jangan dengan Meriam”  jangan berikan peluang penegak Hukum memeriksa kita karena ada indikasi pelanggaran kita.

Wakil Gubernur juga menyampaikan agar Kepala Desa mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Kredit Bunga Ringan dan Tanpa Agunan kredit dibawah 100 Jt, karena Gubernur dan Ceo BRI sudah menandatangani Penyaluran Kredit 5 Triliun untuk UMKM, kehadiran saya disini untuk melakukan penanaman Perdana Jagung untuk merealisasikan MOU BRI dan Gubernur melalui Kredit Bunga Ringan kepada Masyarakat.

RMP melaksanakan Penanaman Perdana Jagung sebagai Pilot Proyek untuk merealisasikan Penyaluran Kredit UMKM kepada Masyarakat Petani Jagung, agar Kepala Desa mendampingi masyarakatnya untuk merealisasikan Pinjaman UMKM di Bank BRI.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, adalah pemimpin yang sangat baik dan memberikan hatinya untuk membantu masyarakat tetapi kita harapkan agar kita semua bersama untuk mendukung Kepemimpinan beliau untuk mewujudkan Visi dan Misi beliau, untuk membangun Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Baru, dan Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan Koneksitas distribusi barang dan hasil produksi masyarakat menuju Ibu Kota Negara Baru.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa sesuai kebijakan Gubernur bahwa Kabupaten Buol dipersiapkan menjadi daerah peningkatan Produksi Peternakan Sapi, untuk itu perlu manajemen yang baik sehingga peternakan sapi diarahkan kepada konsep peternakan Modern, sehingga ternak sapi diharapkan tidak berkeliaran dan diharapkan untuk dikandangkan agar tidak mengganggu Tanaman Pertanian Masyarakat.

Dalam Pertemuan tersebut Kepala Desa banyak menyampaikan harapannya untuk pembangunan Infrastruktur Normalisasi Sungai dan Tanggul Abrasi Laut, wakil Gubernur menyampaikan melalui OPD teknis pasti akan memberikan perhatian untuk dapat menjawab dan membangun sesuai harapan masyarakat.

Kepala Dinas Cikasda Abd Razak , untuk Normalisasi Sungai Buol, memiliki ciri khas tersendiri sehingga perlu penanganan melalui beberapa stakeholder agar dapat tertangani dengan baik, selanjutnya untuk penanganan abrasi pantai ada untuk tahun 2022 tetapi usulan pembangunan jalan lingkungan belum ada usulan dan dapat diusulkan tahun depan, selanjutnya Ibu Kadis Perkebunan dan Peternakan Maya Malina Noor, bahwa saat ini pembangunan fisik banyak dilaksanakan melalui dana pokir DPRD dengan adanya keterbatasan anggaran pemerintah daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Abdullah Kawulusan menyampaikan untuk mengetahui prioritas pembangunan diharapkan desa dalam angka sebagai dasar prioritas pembangunan desa, Ikbal Labalo kabid Pemdes BPMD menyampaikan untuk meningkatkan BUMDES agar dilakukan Pelatihan kepada perangkat desa guna peningkatan Peran BUMDES.

Kepala Dinas Kehutanan, Nurhadi, menyampaikan yang menyebabkan banjir akibat banyaknya perusakan Hutan oleh masyarakat melalui pemberian SKPT melalui Kepala Desa sehingga terjadi pembukaan Hutan demikian juga merusak tanaman Mangrove sehingga akan dikembangkan pola peningkatan ekonomi masyarakat melalui perlindungan Mangrove, “diharapkan SKPT tidak lagi diterbitkan oleh Kepala Desa dan saat ini SKPT dimanfaatkan pemilik Modal untuk menebang Pohon di Hutan.

Sumber: Biro Adm Pimpinan.