Rahmad M. Arsyad
Oleh : Dr. Rahmad M Arsyad
Proses politik belum selesai, tapi tanda siapa yang akan menjadi nahkoda baru Sulawesi Tengah sudah mulai nampak berdasarkan hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi jadwal tahapan pelantikan Gubernur Baru akan serentak dilaksanakan pada bulan Februari 2025, artinya hampir dua bulan semenjak bulan desember 2024 tahun ini.
Sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) menanti gubernur baru Sulawesi Tengah, setidaknya ada 3 hal krusial yang harus menjadi perhatian serius Gubernur Sulawesi Tengah pada masa lima tahun akan datang untuk membangun provinsi dengan luas 61.841,29 kilometer persegi yang merupakan provinsi terluas di pulau sulawesi.
1.Pertumbuhan dan Pemerataan
Sudah waktunya, pertumbuhan ekonomi yang didapatkan oleh Sulawesi Tengah diubah menjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diatas 11 persen harus disadari bersumber dari lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 17,94 persen yang artinya pertumbuhan kita masih ditopang oleh sektor pertambangan di morowali dan morowali utara, begitu juga sektor migas yang tumbuh di kabupaten Luwuk.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, mesti diikuti dengan jalur pemerataan sulawesi tengah. Kalau istilah pak SBY masa lalu yakni Pro-growth dan pro-poor. Pertumbuhan ekonomi, mesti diikuti oleh pemerataan dan kesejahteraan bagi semua kalangan. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang tinggi juga diikuti dengan tingginya angka kemiskinan yakni 11,77 persen yang artinya masih diatas angka kemiskinan nasional yang 9 persen lebih.
Maka tidak ada kata lain, pertumbuhan ekonomi yang kini tinggi mesti diikuti dengan distribusi kesejahteraan. Caranya, gubernur baru harus berfokus pada kerja kesejahteraan dan pemerataan bagi sektor penopang pertumbuhan diluar sektor pertambangan yakni sektor pertanian, perkebunan dan kelautan yang masih menjadi primadona, ‘hajat hidup orang banyak’ di sejumlah kabupaten lain diluar sektor pertambangan.
Pekerjaan Rumah ini tidak boleh main-main dikerjakan oleh gubernur baru, terutama sejumlah kebijakan yang menjadi penopang bagi sejumlah kabupaten yang berbasis pada potensi Agromatim yang juga menjadi konsen dari pemerintahan Prabowo- Gibran yang menekankan pada kemandirian dan swasembada pangan daerah.
Karena hanya lewat jalan agromaritim pemerataan pembangunan bisa dirasakan untuk semua kalangan. Pembangunan yang berfokus pada agromaritim mesti pula terintegrasi Ekosistem dari hulu- hilir, dari kapasitas petani sampai hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan dan kelautan yang membuat harga komoditi terjamin dan daya terserap oleh industri pertanian, perkebunan dan kelautan bisa membuat pemerataan.
2. Pendidikan dan Kesehatan untuk Semua
Pendidikan dan kesehatan adalah layanan dasar yang mestinya dinikmati oleh setiap warga negara, tidak ada jalan lain urusan pendidikan dan kesehatan ini berhubungan dengan akses yang mesti dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat, dimana setiap warga negara mesti sekolah dan mendapatkan layanan kesehatan ketika mereka sakit.
Sebagai gambaran, indikator yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi atas pendidikan kita yakni Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan data BPS, dimana Sulawesi Tengah angka mereka yang menikmati sekolah formal baru 9,04 yakni sembilan tahun sekolah dan belum menuntaskan 13 tahun belajar.
Fakta ini menunjukan, bahwa rata-rata warga Sulawesi Tengah baru lulusan SMP sedangkan kebijakan pendidikan nasional mengarah pada 13 tahun tuntas belajar yakni 12 tahun sekolah formal dan satu tahun pendidikan pra sekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mesti dijalankan.
Jika melihat data BPS yang ada, bisa kita lihat angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah baru kota palu sendiri yang RLS sudah mencapai (11,75) tahun, Poso (9,54), Morowali (9,38) dan Morowali utara (9,13) Buol dan sigi yang diatas 9 tahun belajar, selebihnya dibawah kewajiban tugas belajar 9 tahun yang dicanangkan pada masa orde baru.
Begitu juga dengan kesehatan, kalau kita ingin jujur target prevalensi stunting dimana target rata-rata nasional 14% pada tahun 2024 masih jauh dari harapan. Untuk sulawesi tengah sendiri angka stunting ting berada di angka 27,2 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SDKI).
Kondisi ketercukupan gizi, ibu dan bayi untuk menopang sumber daya manusia Sulawesi Tengah bukan hal yang main-main yang butuh kerja keras gubernur baru bersama seluruh perangkat yang ada untuk menekan angka stunting yang diharapkan bisa sesuai dengan target nasional 14 persen.
Solusi untuk pendidikan dan kesehatan ini, sudah waktunya Gubernur dan wakil Gubernur baru duduk bersama membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS) untuk membenahi data pendidikan dan kesehatan bagi warga yang tidak mampu dan bersama pemerintah pusat berkoordinasi bersama kementerian.
3. Infrastruktur dan digitalisasi untuk Sulteng
Konektivitas infrastruktur menjadi catatan penting yang mesti dituntaskan, baik itu pada jalan darat, udara dan laut. Begitu pula dengan jalan kantong produksi dan jalan usaha tani terkait hilirisasi hasil produksi petani ke industri dan jalur laut untuk menghidupkan sektor logistik daerah. Sementara itu, untuk pariwisata dan moda transportasi penumpang lewat udara, kini sejumlah bandara harus kembali diaktifkan.
Konektivitas ini berhubungan dengan rumus sederhana, jika darat bertumpu pada sektor produksi, laut logistik antar provinsi dan negara, sementara udara untuk perpindahan manusia dan mendorong sektor pariwisata dan mobilitas manusia bertumpu di sulawesi tengah. Selain itu, digitalisasi menjadi kunci pula yang mesti menjadi perhatian serius bagi sulteng untuk memperbaiki sektor pelayanan administratif, komunikasi serta promosi dan pemasaran produk. Konektivitas 4 unsur ini yakni darat, laut, udara dan digital memang tidak mudah bagi gubernur baru dalam 5 tahun pemerintahan bisa diselesaikan, karena itu kerja keras, cerdas dan tuntas, menjadi catatan yang mesti dilakukan terutama dengan membenahi target pembangunan Sulawesi Tengah.
Selamat Gubernur Sulteng yang Baru…
Tambahkan Komentar