Readtimes.id- Anggota komisi IX DPRRI Anwar Hafid, menanggapi penyaluran Vaksin Covid-19 yang kini sudah mulai terdistribusi ke berbagai Provinsi di Indonesia. Anwar menegaskan, beberapa poin penting terkait penyaluran Vaksin yang kini dilakukan oleh pemerintah.
Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mesti bisa meyakinkan masyarakat akan tanggung jawab penuh atas segala resiko yang mungkin ada dalam pelaksanaan vaksinasi nanti.
“Hal ini penting, karena vaksin Sinovac sejak kedatangan sampai distribusinya penuh tanda tanya karena belum diketahui secara rinci cocok atau tidaknya vaksin tersebut bagi masyarakat Indonesia. Karena dari apa yang saya ketahui Vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis”
Kedua, menurut Anggota DPRRI dari Fraksi Demokrat ini, sampai saat ini Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak BPOM belum juga dikeluarkan, ‘bagaimana kita akan melakukan Vaksinasi, jika standar EUA Vaksin tersebut belum ada?
Karena itu, menurut Anwar Hafid pihak BPOM mesti mengedepankan profesionalisme dalam urusan Vaksin. Serta jangan mau terpengaruh akan tekanan-tekanan politik atau target waktu yang justru membahayakan Kesehatan masyarakat secara luas. Karena jika terjadi implikasi buruk kepada rakyat akibat Vaksin, ‘pihak BPOM dan kementerian Kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab’.
Namun, terlepas dari segala hal Anwar Hafid mengakui, ‘salut akan langkah cepat pemerintah’ namun harus diingat Vaksin menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat, maka dua standar tersebut harusnya segera diselesaikan dan dipastikan.
Tambahkan Komentar