Kontradiksi Pemindahan Ibu Kota sebagai Sumber Ekonomi Baru

Readtimes.id—Kontroversi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih terus berlanjut. Salah satu tujuan dikebutnya IKN untuk penciptaan sumber ekonomi baru, namun alasan ini mendapat berbagai kritikan sejumlah ahli.

Terlebih lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan IKN menjadi salah satu prioritas dalam merancang dan mendesain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Oleh karena itu, antisipasi pembiayaan pembangunan IKN terus dilakukan. Terlebih, jika rancangan undang-undang (RUU) IKN sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pemerintah akan langsung mulai melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Juga : Kebut Pembangunan IKN Baru di Tengah Keterbatasan Anggaran

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cara berpikir pemerintah bahwa pemindahan IKN yang menciptakan proyek konstruksi akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi adalah cara berpikir kuno.

Menurut Bhima, jika alasan pemindahan ibu kota untuk pertumbuhan wilayah ekonomi baru tidak efektif di zaman serba digital sekarang ini. Semestinya, pemerintah berpikir ke depan dan lebih mengutamakan digitalisasi yang masif.

“Ini yang saya bikin bingung nih, jadi dianggap kalau ada semen sama bata itu kemudian disusun, itu nanti menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru, padahal ini kan zamannya zaman digital,” ungkapnya.

Bhima menilai IKN bisa di Jakarta untuk lebih menghemat APBN di kondisi ekonomi sulit saat ini. Menurutnya, meskipun ibu kota pindah ke Kalimantan tidak juga menjamin adanya digitalisasi yang masif, apalagi masih berfokus pada  bangunan pemerintahan.

“Di Kalimantan misalnya, yang dikembangkan selain inisiasi industrinya bahkan adalah ekonomi digital misalnya. Kan gak ada di sana, startup-startup adanya dari Jakarta, Bandung dan Jogja, nggak ada startup dari Kalimantan,” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi kontradiksi menurut Bhima adalah di satu sisi pemerintah mengatakan akan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan robot atau dengan artificial intelligence dan ini merupakan ancaman bagi ASN. Akan tetapi, di sisi lain berkeyakinan pemindahan ibu kota dengan memindahkan bangunan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baru.

“Jadi harus ada bangunannya dulu ada semen ada pasir ada bata disusun jadi gedung pemerintahan itu dianggap akan menciptakan serapan tenaga kerja? Komputer, kursi dan mejanya dipindah ke Kalimantan, sementara ASN mau diganti robot, jadi agak saling kontradiksi. Mereka (pemerintah) juga akhirnya kebingungan dengan teori ataupun asumsi yang dibuat sendiri,” ujar Bhima.

Seharusnya yang dikembangkan adalah ekosistem digital usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sehingga, anggaran Rp466 triliun yang akan dipakai untuk pemindahan IKN baru akan lebih efektif menurut Bhima.

“Jadi cara berpikirnya ini kok masih berpikir era tahun 70-an, ekonomi klasiknya lebih klasik lagi nih,” pungkasnya.