RT - readtimes.id

Potensi Tambang Sulawesi dan Pentingnya Hilirisasi

Readtimes.id – Indonesia sebagai negara dengan jumlah cadangan mineral sangat tinggi memiliki potensi sangat besar di sektor pertambangan yang turut berkontribusi dalam perekonomian, khususnya dalam menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Hasil tambang ini tentunya perlu mendapat pengelolaan yang baik, salah satunya dengan memperkuat hilirisasi komoditas tambang.

Hal ini dilakukan demi menghentikan bahan tambang yang diekspor dalam bentuk mentah yang tidak akan memberi nilai tambah, apalagi jika hasil ekspor tersebut diolah oleh industri asing dan kembali ke Indonesia sebagai produk impor yang justru malah menjadi momok pesaing bagi industri lokal.

Menyikapi hal ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia bersama CEO Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FMCG) Amerika Serikat Richard C. Adkerson menggelar Orasi Ilmiah bertajuk “Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal” di enam kampus di Indonesia, terakhir di Universitas Hasanuddin Makassar, pada hari ini, Jumat (07/10).

Dalam kegiatan ini, Menteri Bahlil mengatakan sejak masifnya hilirisasi di Indonesia, pertumbuhan nilai tambah juga meningkat dan berdampak pula pada peningkatan pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan negara.

Selain itu, hilirisasi juga berdampak pada pertumbuhan nilai tambah produk nikel dan turunannya. Data yang dihimpun oleh Kementerian Investasi/BKPM memaparkan setelah pelarangan ekspor produk nikel, terjadi peningkatan nilai tambah ekspor produk turunan nikel dari 3,3 miliar USD pada tahun 2017 menjadi 20,9 miliar USD di tahun 2022.

“Waktu saya keluarkan kebijakan larangan ekspor ini saya didemo beberapa bulan, tapi lihat sekarang dampaknya terhadap nilai tambah produk nikel,” jelas Bahlil.

Bahlil menilai cadangan nikel terbesar dunia yang dimiliki Indonesia ini sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Terlebih lagi sebagian besar cadangan nikel Indonesia tersimpan di daerah Sulawesi, sehingga menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar bagi generasi muda Sulawesi.

Nikel kobalt di Indonesia saat ini telah diolah sebagai komponen baterai mobil listrik yang tengah menjadi proyek besar Indonesia. Proyek investasi industri baterai listrik terintegrasi ini dimulai dari pertambangan dan peleburan (smelter) nikel yang berlokasi di Halmahera, Maluku Utara. Kemudian berlanjut dengan industri pemurnian (refinery), industri prekursor dan katoda, serta perluasan industri sel baterai yang akan dibangun di KIT Batang, Jawa Tengah, hingga industri daur ulang baterai listriknya.

“Melalui proyek ini kita sudah dapat investor-investor besar dari luar negeri seperti LG Energy Solution dari Korea Selatan, foxconn dan beberapa perusahaan dari Eropa dan China,” jelasnya.

Hal ini pun turut mendukung capaian realisasi investasi Indonesia. Melalui kesempatan ini, Bahlil juga berjanji akan mencapai target realisasi investasi di tahun 2022, yakni sebesar Rp1.200 triliun. Investasi yang semakin meningkat ini kemudian akan menguntungkan Indonesia karena investasi dinilai mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dalam Hilirisasi Tambang

Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kolaborasi industri hilirisasi dengan pengusaha nasional daerah nantinya diharapkan akan menciptakan sumber ekonomi baru, kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi pengusaha di daerah masing-masing, sehingga laju urbanisasi dapat ditekan demi pemerataan ekonomi nasional.

Hal penting lainnya dari adanya hilirisasi ini adalah pengusaha daerah dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Hal ini pun dicetuskan demi menepis masuknya tenaga kerja asing sebagai penguasa di industri yang seharusnya menjadi milik tenaga kerja Indonesia.

Keberadaan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Papua misalnya yang tidak luput dari perdebatan masyarakat tentang penyerapan tenaga kerja lokal Papua, Indonesia dan tenaga kerja asing, serta kontroversi pemegang saham. Hal ini kemudian melahirkan 4 poin kesepakatan antara pemerintah dan PTFI Sebagai perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoRan, salah satunya terkait pemegang saham PTFI.

Pada 12 Juli 2018 Freport McMoran dan INALUM telah menandatangani perjanjian divestasi PTFI, sehingga 51 persen saham PTFI kini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, 10 persen saham diperuntukkan provinsi Papua dan Mimika.
Hal terkait juga disampaikan oleh menteri Investasi, Bahlil di akhir acara saat jumpa pers.

“Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa freeport ini punya orang lain, freeport ini sekarang punya pemerintah Indonesia karn sahamnya 51 persen milik BUMN,” jelasnya

Setelah persoalan pemegang saham ini, Richard C. Adkerson, kemudian berkomitmen untuk menggandakan jumlah karyawan Papua yang memegang posisi manajemen strategis sejak tahun 1996.

“Karyawan PTFI berjumlah 6.001 orang dengan persentase 42,36 persen atau 2.482 pekerja lokal Papua, 57,12 persen atau 3.368 pekerja lokal non papua dan 2,52% atau 151 pekerja asing. Pekerja lokal Sangat meningkat sejak 1995 hingga 2022,” jelas Mr. Richard

Selain itu, Richard juga mengungkapkan komitmen PTFI untuk membangun smelter tembaga yang saat ini dalam tahap pembangunan di Gresik, Jawa timur dan akan selesai pada 2023 mendatang, sehingga dapat pula menyerap tenaga kerja lokal lebih besar dan dapat mendukung transformasi kemajuan ekonomi.

Avatar

I Luh Devi Sania

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: