I Luh Devi Sania
Readtimes.id— Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis (1/7) resmi memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro Darurat.
PPKM Darurat dijadwalkan pada tanggal 3-20 Juli 2021, dengan target penambahan kasus Covid-19 di bawah sepuluh ribu kasus per hari.
Kebijakan ini diumumkan Jokowi setelah mendapat masukan dari sejumlah pihak, seperti menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Tingginya peningkatan kasus Covid-19 sepekan terakhir dan adanya varian baru juga menjadi alasan.
Namun apakah PPKM ini dinilai efektif dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhisma Yudhistira Abdinegara lewat keterangan tertulis kepada readtimes.id mengatakan PPKM nampaknya kurang efektif. Baginya, pemberlakuan lockdown empat belas hari menjadi solusi paling baik.
“Solusi terbaiknya lakukan lockdown empat belas hari. Memang pelaku usaha terpukul, tapi pemerintah bisa berikan kompensasi. Ketika lockdown efektif maka hasilnya ekonomi setelah dilonggarkan akan tumbuh solid,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, jika ingin meningkatkan perekonomian, maka baiknya pemerintah memfokuskan pada peningkatan kesehatan terlebih dahulu. Sebagai contoh, China yang melakukan lockdown mengalami penurunan ekonomi -6,8% pada kuartal I 2020. Namun China positif di kuartal ke II sebesar 3,2% dan berlanjut hingga terakhir kuartal I 2021, ekonomi China tumbuh menakjubkan sebesar 18,3%.
“Kita tidak boleh ragu menyelamatkan kesehatan sebagai prioritas karena yang diuntungkan adalah ekonomi juga. Sudah dicoba paralel, ekonomi dibuka saat pandemi malah covid semakin meningkat dan hasilnya justru biaya kesehatan naik, defisit APBN semakin tinggi serta pelaku usaha tidak memiliki kepastian jangka panjang,” tutupnya.
Tambahkan Komentar