I Luh Devi Sania
Readtimes.id—Tahun ajaran baru 2021/2022 telah dimulai, namun sekolah, perguruan tinggi dan instansi pendidikan lainnya belum bisa belajar mengajar secara tatap muka.
Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan segala sektor formal dan non formal di seluruh dunia, termasuk di bidang pendidikan. Meski demikian, belanja negara untuk pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa belanja negara untuk pendidikan pada tahun 2021 naik lima kali lipat menjadi Rp550 triliun. Kenaikan anggaran dilakukan untuk mendukung bidang pendidikan di masa pandemi covid-19. Sri Mulyani mengatakan, belanja pendidikan ini dialokasikan untuk belanja internet geratis bagi para murid, guru, mahasiswa dan dosen.
Bank Dunia juga menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan belanja pendidikan terbesar di dunia, jika diukur dari proporsi total pengeluaran pemerintah.
Namun, pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan kekecewaannya terhadap angaran belanja pendidikan yang besar namun tidak digunakan dengan baik.
“Sejauh ini saya melihat pemerintah minim tindakan selama pandemi, cuma subsidi kuota yang faktanya tidak semua orang menerima, kemudian banyak aplikasi yang dibuat namun tidak bisa digunakan dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan pandemi ini tidak dikelola pemerintah sebagai salah satu hal krisis, utamanya pada sektor pendidikan. Program-program yang dijalankan Kemendikbud banyak yang tidak berfokus pada pendidikan di masa pandemi seperti guru penggerak, sekolah penggerak, assessment nasional termasuk belanja laptop sebanyak Rp17 triliun.
“Program-program itu disiapkan lebih cocok untuk kondisi normal, tidak ada refocusing anggaran untuk menangani pembelajaran pandemi ini,” jelasnya.
Belanja pendidikan yang katanya selalu naik dari tahun ke tahun ternyata tidak memberi dampak signifikan bagi perkembangan pendidikan anak bangsa. Pemerintah harusnya mengadakan evaluasi terkait penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi. Kementerian harusnya dapat melihat mana anggaran yang dibutuhkan dan mana yang tidak, atau mana anggaran yang dapat dialihkan untuk pandemi.
Indra menyarankan Kemendikbud memiliki pusat komando pembelajaran selama pandemi untuk mengawasi bagaimana pelaksanaan pembelajaran di semua sekolah dan instansi pendidikan di Indonesia.
“Harusnya ada pusat komando pendidikan, jadi tiap hari ada update datanya. Misalnya mana sekolah yang bisa tatap muka mana yang kekurangan guru mana yang butuh gawai, internet dan lain sebagainya sehingga anggaran itu bisa digunakan secara tepat sasaran sesuai masalah yang dihadapi,” ungkapnya.
Penanganan pendidikan di Indonesia menurut Indra jauh dari kata cukup bahkan masih ditelantarkan. Tugas utama pemerintah dalam pendidikan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Program mencerdaskan kehidupan bangsa ini nampaknya disalahartikan dengan bagaimana menghabiskan anggaran belanja pendidikan yang begitu besar. Serapan anggaran habis namun manfaatnya tidak banyak.
Selama pandemi kita semua diarahkan untuk berfikir bahwa pembelajaran secara tatap muka itu selalu lebih baik. Padahal digitalisasi dalam pendidikan juga sangat diperlukan untuk membawa peserta didik mengikuti arus perkembangan zaman.
“Pemerintah harusnya mempersiapkan dengan baik bagaimana pendidikan secara daring ini dapat dilaksanakan karena kita tidak tau sampai kapan pandemi ini, bisa saja kita akan terus belajar secara daring ke depannya,” ungkapnya.
