Ona Mariani
Readtimes.id – Program padat karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2020 diklaim telah menyerap 631.723 orang pekerja, atau 98.68 persen dari target. 13 program diantaranya bahkan mencapai 100 persen hingga minggu ketiga Desember 2020.
Program itu diantaranya Bidang Sumber Daya Air (SDA) yakni Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku, OP Irigasi dan Rawa, OP Sungai dan Pantai, dan Tugas Pembantu OP Irigasi dan Rawa.
Selanjutnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan melalui pekerjaan revitalisasi drainase di 34 provinsi pekerja. Pada program ini dilaksanakan beberapa pekerjaan diantaranya pembersihan saluran dan jembatan.
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Demikian dilansir dari situs resmi Kemen PUPR, pu.go.id, Senin (15/2/2021).
Tak hanya Kemen PUPR, kementerian lain seperti Perhubungan, Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), Desa Tertinggal, Ketenaga Kerjaan, Koperasi dan UMKM juga punya program bertajuk padat karya. Semangatnya sama; menekan angka pengangguran terutama tingkat desa, mendorong daya beli masyarakat, dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Seberapa efektif?
Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Andi Faisal Anwar, menilai program padat karya tunai menemukan momentum paling tepat sepanjang pandemi ini. Menurutnya, program tersebut sangat baik dan berefek ganda. Pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi, kedua berkontribusi bagi pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat luas.
“Keduanya menciptakan return of capital ke pemerintah. Utamanya di tengah pandemi, seperti saat ini. Dengan demikian, program ini akan memberi kontribusi di masa-masa emulihan ekonomi,” jelasnya, saat ditemui Read Times, Minggu (14/2/2021).
Dia juga menampik anggapan program ini berefek jangka pendek karena sifatnya hanya sementara selama pandemi. Secara historis, lanjutnya, insfrumen belanja pemerintah di masa krisis selalu punya andil besar memulihkan daya beli masyarakat.
“Cara pandangnya tidak sesederhana itu. Sebab, ketika program itu selesai, tentu saja ikut menggerakkan roda perekonomian, yang distimulus oleh peningkatan daya beli. Peran pemerintah memang hanya sebagai regulator, yang punya peran untuk mengintervensi pasar.”
“Secara historis, di masa-masa depresi hingga krisis. Instrumen kebijakan government spending cukup berhasil mendongkrak daya beli. Berdampak langsung, meski sifatnya short term. Tapi, benar-benar bermanfaat. Dan saat ini, program PKT mendapatkan momentum yang baik,” tambah Andi Faisal.
Data Kemendes PDTT per 22 Oktober 2020, program PKT di desa telah menyerap 1.649.888 pekerja laki-laki dan 137.321 pekerja perempuan. Mereka di antaranya, sebanyak 880.731 pekerja dari rumah tangga miskin (RTM), 22 persen atau 387.130 warga desa yang sebelumnya pengangguran, 391.491 warga setengah menganggur, dan 14.011 pekerja dari kelompok marginal lain.
“PKTD itu efektif sekali. Misalnya, kemiskinan desa itu data per Maret turun 0,03 persen. Itu berkat PKTD,” kata Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar ketika itu.
Kendati demikian, secara nasional data Badan Pusat Statsitik soal pengangguran seolah berkata lain. Saat diakses di situs bps.go.id, Senin (15/2/2021), hingga Agustus 2020 (diupdate terakhir November 2020) jumlah pengangguran terbuka angkatan kerja tahun 2020 sebanyak 9.767.754. Angka itu naik cukup tinggi dari tahun 2019 sebanyak 7.104.424 di periode yang sama.
Sementara persentase tingkat setengah pengangguran juga naik dari tahun 2019 sebesar 6.42 persen menjadi 10.19 persen tahun 2020.
Tambahkan Komentar