Ona Mariani
Readtimes.id – Pemberian atau pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam berbelanja. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap belanja masyarakat. Meski tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara. Namun, larangan mudik salah satu penyebab THR tidak berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Akibat pelarangan mudik dapat menurunkan perputaran uang, pengeluaran masyarakat tidak sebanyak mudik tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, konsumsi perjalanan ke kampung halaman, transfer sosial untuk masyarakat dibawahnya dan kebutuhan seperti kunjungan tempat wisata tidak dibelanjakan. Sebaliknya mereka yang mudik akan membelanjakan uangnya baik dalam bentuk pembelian tiket transportasi dan barang lainnya. Apakah dengan larangan mudik ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menyimpan sebagian uangnya atau kebanyakan menghabiskan untuk berbelanja di kota?
Pakar Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA mengatakan, fenomena mengenai THR dan pelarangan mudik adalah sebuah proses kemanusiaan yang memang sangat terasa di saat-saat seperti ini. Tunjangan Hari Raya adalah suatu kebijakan pemerintah dan kebijakan organisasi atau perusahaan yang memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat berupa nilai financial yang memang sangat dibutuhkan sekarang. Entah itu merupakan sebuah budaya atau kebutuhan, yang jelas semua orang menunggu-nunggu terbaginya THR.
Dengan THR mereka dapat pula berbagi pada orang orang-orang disekitar mereka seperti keluarga, anak, istri suami, adik kakak dan orang-orang yang terkasih mereka. Disisi lain, orang yang menerima THR merasa sangat senang pula walaupun sebetulnya nilainya tidak terlalu tinggi, namun sangat signifikan memberikan efek psikologis sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada juga menganggap sebagai bentuk silaturahmi.
Baca juga: Kebijakan Pemerintah atas Pengurangan THR Bagi ASN
“Jika dikaitkan dengan Larangan mudik, menurut saya suatu persoalan yang tidak berkaitan. Larangan mudik adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kondisi darurat agar peluang penularan Covid-19 bisa diantisipasi. Kebijakan pemerintah dengan larangan mudik ini harus disikapi dengan bijaksana dan dewasa, sehingga semua bisa dilakukan tanpa ada tekanan-tekanan psikologis,” ujarnya kepada readtimes.id, Senin 10 Mei 2021
Dr. Syamsu Alam juga sebagai Pengendali Mutu FEB UMI ini, menambahkan, pengalokasian THR itu tergantung pada individu. Tentu peruntukannya sudah memiliki sasaran masing-masing, misalnya saat saya menerima THR, saya tidak langsung membelanjakan uang tersebut, tapi justru saya mengalokasikan ke item-item yang lebih penting termasuk mengalokasikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, saya mengamati, beberapa masyarakat mengalokasikan untuk belanja berupa pakaian, alat-alat dapur, kebutuhan anak sekolah bahkan ada yang menggunakan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
Jika kita melihat adanya kebijakan larangan mudik ini, saya bisa pastikan bahwa THR yang diterima oleh masyarakat sebagian besar dibelanjakan di Kota dan di Daerah. Ada indikasi terlihat bahwa jumlah transaksi yang terjadi di kota tidak setinggi dengan tahun-tahun sebelum pandemi, terlihat dari sepinya mall-mall dan tempat berbelanja lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada kecenderungan membelanjakan THR lebih banyak di kota dan belanja secara online.
“Misalnya saya sebagai ASN, memotret pada diri saya bahwa THR itu hanya sebagai pendapatan biasa saja, sehingga mengalokasikannya juga tidak selalu bersifat khusus. Namun ada beberapa teman sejawat yang selalu mempertanyakan THR, “kapan cair- kapan cair” itu yang selalu terucap. Artinya THR ini peruntukannya beda-beda tergantung aspek situasional yang dihadapi masing-masing orang. Namun saya dapat menakar-nakar bahwa sebagian besar ASN menginterpretasikan bahwa THR adalah suatu bentuk kebijakan yang sangat signifikan terhadap penghasilan ASN, mereka dapat mengantisipasi banyak hal dengan THR yang diterimanya. Namun ada juga yang membeli emas. Ini luar biasa, berpikir investasi dengan THR adalah suatu langkah cermat untuk seorang ASN, walaupun dapatnya hanya sedikit,” tambahnya.
Baca juga: Larangan Mudik Bagi ASN, THR Belanja Apa?
Sebagai abdi Negara, THR itu adalah batas minimal yang harus diterima sebagai kompensasi. Artinya ASN wajib menerima THR, namun tidak bisa dipandang sebagai pemicu untuk meningkatkan kinerja. Indikator kinerja telah dirumuskan dengan jelas yang terpenting bagi ASN, adalah dalam melaksanakan tugas, harus terukur dan semua pekerjaan yang dilakukan harus ada outputnya. Jumlah THR harus memberikan arti kebahagian bagi masyarakat, nilai pendidikan bagi ASN sehingga dapat memberikan efek peningkatan produktivitas dan mengedukasi masyarakat untuk empati kepada sesama.
Tentunya para ASN yang menerima THR perlu menulis terlebih dahulu list kebutuhan selama lebaran. Lalu mengalokasikan dana THR, baik untuk ditabung atau disimpan dalam bentuk investasi. Menabung dan investasi sangat penting yang bisa dijadikan tambahan alokasi dana ke dalam berbagai pos. Selain itu, agar tidak tergoda spending diluar kemampuan.
Kondisi ekonomi termasuk keuangan negara dalam kondisi sulit saat ini. Pemerintah masih membayarkan THR kepada para PNS. Sehingga pemerintah menyarankan, selain dikirimkan kepada orangtua atau kerabat di kampung halaman, Menkeu menyebut uang THR PNS ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbelanja baik di pusat perbelanjaan maupun secara online. Apabila akan melakukan belanja secara fisik di pusat-pusat perbelanjaan masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Belanja masyarakat diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Tambahkan Komentar