RT - readtimes.id

Bansos Tunai Dihentikan, Bantuan Pangan dan PKH Tetap Lanjut

Readtimes.id—Bantuan Sosial Tunai (BST) secara resmi dihentikan Kementrian Sosial. Meski demikian, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih akan terus dilanjutkan.

Mentri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menghentikan penyaluran bantuan Rp300 ribu per bulan untuk keluarga terdampak pandemi. BST ini resmi dihentikan pada September 2021. Program ini sudah berlangsung sejak Januari hingga Agustus 2021.

Meski demikian, Risma mengatakan bahwa bansos untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Adapun program bantuan dari Kemensos yang masih akan terus berlanjut adalah bansos reguler dan bansos khusus.

Risma menjelaskan, program bantuan yang termasuk dalam bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul,” jelas Risma.

Kemensos telah menganggarkan 94,67 persen dari total anggaran 2022 atau setara Rp74,08 triliun untuk belanja bansos.

Riza Annisa Pujarama, Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan bahwa PKH dan BPNT ini masih ada dan diperkuat, bansos tunai selama ini merupakan tambahan untuk masyarakat.

“Di nota keuangan dan APBN 2021 disebutkan bahwa selama pandemi ini perlindungan sosial dalam bentuk PKH dan BPNT ini masih ada dan diperkuat. Nah, bansos tunai ini sebagai tambahannya. Dan bansos tunai ini diberikan juga pada yang tidak menerima PKH dan Kartu Sembako,” jelas Riza.

Selain itu, Riza juga menjelaskan Bansos Tunai merupakan upaya pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat dan untuk meminimalisir angka indikator kesejahteraan, meskipun masih belum sesuai target karena target pertumbuhan tidak tercapai di 2020 dan sektor konsumsi masih rendah.

“Bansos tunai ini adalah upaya menopang daya beli masyarakat. Risiko pandemi masih berlanjut. Jadi kemungkinan daya beli juga turun. Konsumsi dapat tertekan. Hal ini dapat meningkatkan kembali angka indikator kesejahteraan seperti kemiskinan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam penyaluran Bansos ke depannya perlu perbaikan data agar tepat sasaran

“Permasalahan bansos ini adalah pada data penerima, jadi masih banyak kasus penyaluran yang belum tepat sasaran. Masalah klasik, tapi ini perlu segera diatasi,” tutupnya.

I Luh Devi Sania

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: