Ona Mariani
Readtimes.id – Selama pandemi Covid-19, jumlah pengangguran terus bertambah dan semua indikator ekonomi turun drastis. Presiden RI meminta agar memperbanyak program padat karya, sebab program tersebut akan membuka lapangan pekerja yang banyak bagi masyarakat.
Menurut Jokowi, satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN dan belanja APBD. Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya.
Banyak program padat karya yang bisa dilakukan di daerah. Mulai dari perbaikan jalan kampung, puskesmas, posyandu hingga sekolah. Selain memperbaiki infrastruktur pemerintah juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat. Sehingga ada demand untuk perkonomian Indonesia.
Program padat karya juga misalnya peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.
Pakar ekonomi, Dr. Muhammad Nurjaya, M.Si mengatakan, efektivitas padat karya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang idealnya. Bisa membangkitkan ekonomi masyarakat, sebab masyarakat dilibatkan dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah.
“Ikut melibatkan masyarakat, ini cara pemerintah dalam menciptakan kemampuan dan daya beli masyarakat lewat kegiatan pembagunan. Sehingga masyarakat dari proses itu mendapatkan upah. Upah itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, minimal kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya kepada readtimes.id, Selasa 16 Februari 2021.
Program padat karya, pemberdayaan masyarakat yang konsisten dilakukan oleh pemerintah bisa menciptakan siklus ekonomi yang ada di desa. Ini berdampak terhadap transaksi tingkat lokal. Suatu kebijakan yang sangat baik untuk dilaksanakan pada masa pandemi seperti ini.
Apa yang menjadi kendala?
“Seharusnya melibatkan seluruh masyarakat tanpa melihat dia berasal dari keluarganya siapa. Sebab yang menjadi kendala di desa adanya politik lokal. Ini memberi dampak terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang ada di desa,” ujar Dr. Muh. Nurjaya selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muslim Maros ini.
Sehingga terkadang polarisasi politik lokal yang sebetulnya kadang ikut mengganggu proses implementasi dari kebijakan padat karya. Pemerintah kabupaten, harus melakukan monitoring dan evaluasi, karena ini kepentingan masyarakat secara umun tanpa melihat dia berasal dari lingkungan politik siapa dan seterusnya.
Dr. Zainal Abidin, SE., M.Si menambahkan, dengan adanya proyek padat karya di desa sumber daya manusianya belum tentu siap untuk menerima ini. Saya melihat kelemahannya adalah dana dari pemerintah pusat ke desa, setelah itu kepala desa membuat proyek.
Pertanyaannya apakah kepala desa mampu membuat proyek, kalau pun mampu mereka takut lagi untuk mempertanggung jawabkannya. Sehingga Perlu ada edukasi untuk tingkat desa dalam menjalankan proyek padat karya ini.
“Sebenarnya kita harus berkaca pada program nasional pemberdayaan masyarakat, disana mereka memiliki fasilitator. Fasilitator yang memberikan edukasi kepada pemerintah desa terkait dana masyarakat desa hingga bentuk pelaksanaannya. Sehingga ini tidak hanya diberikan dana tetapi juga diberikan edukasi atau bisa saja diberikan petunjuk bagaimana mereka bisa bekerjasama dengan pihak kampus. Akademisi yang memberikan edukasi bahwa begini cara pelaksanaannya,” ujar Dr. Zainal Abidin selaku pakar ekonomi.
Menurutnya, dengan program padat karya di Desa, semua pihak kita ajak kolaborasi untuk melakukan pendampingan. Misalnya pendampingan dari pihak kampus yang memahami tentang hal itu dan yang bisa mengarahkan demi terlaksananya proyek padat karya ini.
2 Komentar