Menuju Kemandirian Pangan dengan Food Estate

Readtimes.id- Pangan kebutuhan mendasar bagi manusia guna dapat bertahan hidup, menjadi magnet perhatian publik karena dampaknya luas sehingga pemerintah harus mempriotitaskan komoditas pangan. Program food estate atau lumbung pangan Presiden Jokowi merupakan proyek untuk mencapai kemandirian pangan. Namun, proyek ini telah ada dimasa orde baru, demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Swasembada pangan orde baru, sebagai strategi yang digagas untuk memajukan sektor pertanian adalah revolusi hijau. Ini muncul karena adanya masalah kemiskinan yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Revolusi hijau adalah intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diverifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Banyak program yang dibuat demi tercapainya swasembada pangan.  

Era 1970-an, Indonesia adalah salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia, 1977 kemudian mengimpor 2 juta ton beras. Ini mencapai sepertiga dari beras yang tersedia di pasar internasional. Situasi serupa terjadi juga di era 1980-an. Hingga akhirnya Indonesia meraih swasembada pada 1984. Apakah ketahanan pangan nasional sudah benar-benar aman dan tidak perlu impor lagi?   

Pakar Pertanian Universitas Muslim Indonesia, Dr. Ir. Abdul Haris., SP., MP mengatakan, masa orde baru, lumbung pangan orientasinya  padi, sekarang lumbung pangan adalah semua hasil pertanian seperti padi, jagung, sagu, ubi dan makanan pokok lainnya. Sebelum kelumbung pangan, misalnya program cetak sawah dilakukan untuk pemenuhan semua produksi pangan.  Pangan kita, berorientasi padi. Jadi kalau kita cetak sawah, itu namanya orientasinya ektensifikasi menambah luasan area persawahan.

Lumbung pangan nasional bukan cetak sawah,  percetakan sawah alat yang akan digunakan untuk menghasilkan pangan. Sedangkan dikatakan lumbung setelah panen, kemudian dihitung nilainya. Apakah kita survive dengan komoditi itu dan bisakah terpenuhi atau tidak?   

“Efektifnya proyek lumbung pangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mengukur secara statistik, apakah berhasil diwilayah tersebut. Indonesia adalah negara agraris, seperti Sulawesi Selatan dikatakan sebagai subsidi pangan terbesar selain Pulau Jawa,” ujarnya kepada readtimes.id Kamis 25 Februari 2021.  

Menurutnya, swasembada pangan di Indonesia sudah terpenuhi, hasil panen permusim bisa memenuhi konsumsi pangan masyarakat. Meski tidak bisa dipungkiri juga ada suatu wilayah mungkin kekurangan pangan dan  kelebihan pangan. Sehingga alur distribusi pangan tidak merata.    

Program pemerintah dalam tercapainya ketahanan pangan di Indonesia juga demi kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah membangun Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi tani untuk bisa mengakomodir pangan suatu wilayah pedesaan dalam pemenuhan konsumsi pangan.  

Masyarakat akan terbantukan dengan adanya lumbung pangan ini. Misalnya masyarakat di desa bisa mendapatkan pangan setiap saat diwilayahnya.  Terkait masalah perekonomian, ada standar operasional prosedur yang mengaturnya. Lumbung pangan dibentuk untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan pengusaha, tengkulak dan pebisnis.