I Luh Devi Sania
Readtimes.id—Kondisi Covid-19 yang belum juga membaik akhinya memaksa pemerintah untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lalu sanggupkah kondisi keuangan negara menghadapi perpanjangan PPKM?
Pemerintah memutuskan memperpanjang masa PPKM hingga akhir Juli. Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran masih cukup. Belanja negara dari APBN 2021 sebesar Rp 2.700,4 triliun mau tidak mau harus siap menghadapi adanya kemungkinan perpanjangan PPKM darurat.
Sri Mulyani juga menyampaikan dua skenario pertumbuhan ekonomi bila PPKM diperpanjang. Skenario berat, dengan kriteria mobilitas masyarakat turun hingga 50 persen. Kasus Covid-19 terus memuncak sampai minggu kedua Juli 2021.
Selanjutnya, relaksasi PPKM darurat baru dimulai minggu ketiga Agustus 2021, sehingga pemulihan aktivitas ekonomi baru kembali terjadi secara gradual mulai September 2021. Dengan kondisi ini, ekonomi tumbuh 4 persen (Kuartal III 2021) dan 4,6 persen (Kuartal IV 2021). Sementrara itu, ekonomi 2021 diproyeksi tumbuh 3,7 persen.
Skenario ringan,dengan kriteria kasus Covid-19 hanya memuncak sampai minggu kedua Juli. Lalu, relaksasi PPKM baru dimulai minggu pertama Agustus 2021. Sehingga, pemulihan aktivitas ekonomi baru kembali terjadi secara gradual mulai pertengahan Agustus 2021.
Dengan kondisi ini, ekonomi tumbuh 5,4 persen (Kuartal III 2021) dan 5,9 persen (Kuartal IV 2021). Maka, ekonomi 2021 diproyeksi tumbuh 4,5 persen.
Melihat hal tersebut, Ekonom Universitas Diponegoro, Nugroho SBM, mengatakan pemerintah perlu realokasi pengeluaran APBN untuk mengatasi perpanjangan PPKM ini.
“Kalau memang anggaran masih cukup, hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah merealokasi pengeluaran APBN dengan cara menambah pengeluaran untuk bantuan sosial, kesehatan, dan insentif usaha, tetapi mengurangi pengeluaran untuk UMKM dan program prioritas,” ungakapnya kepada radtimes.id.
Nugroho juga mengungkapkan dampak perpanjangan PPKM darurat pada perekonomian masyarakat.
“Dampaknya adalah penurunan aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari yang diperkirakan. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih positif di 2021 yaitu antara 3,1 persen sampai 3,8 persen dari perkiraan semula sekitar 5 persen lebih,” ujarnya.
Dua pekan pasca PPKM dilaksanakan, namun bukan Covid -19 yang melandai melainkan perekonomian masyarakat. Perpanjangan PPKM membuat masyarakat khawatir terhadap kondisi perekonomian mereka. Satu-satunya harapan adalah mendapat bantuan dari pemerintah selama perpanjangan PPKM.
“Janji pemerintah tetap akan ada bantuan sosial. Pencairannya dipercepat dan penerimanya akan bertambah sesuai dengan data terbaru yang lebih akurat. Mudah-mudahan janji itu ditepati. Mestinya juga perlu dukungan anggaran dari provinsi dan kabupaten/kota lewat APBD dengan cara realokasi pengeluaran seperti yang dilakukan pemerintah pusat,” tutupnya.
Tambahkan Komentar