Tumpang Tindih Data Penerima Bansos

Readtimes.id– Polemik tumpang tindih data penerima bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi nampaknya menjadi sebab penyaluran bantuan belum efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam rangka menjamin bansos tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Yaitu dengan penyempurnaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan menghapus data penerima yang tumpang tindih maupun tidak sesuai dengan verifikasi dilapangan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara SE, MSc menerangkan bahwa perbaikan data ini cukup penting bagi efektitas penyaluran bansos

“Kerja-kerja perbaikan data cukup penting untuk menjamin penerima bansos efektif dan tepat sasaran. Penyempurnaan yang perlu ke depannya adalah mekanisme BLT dana desa di mana tingkat serapan merupakan yang terendah dari program bansos lainnya,” ungkap Bhima.

Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa tercatat baru terserap di kisaran 19,4 persen per Juli 2021. Problem dari rendahnya serapan BLT dana desa ini masih terkait dengan masalah tumpang tindih data seperti syarat administrasi, hingga pencocokan data keluarga penerima bantuan (KPM).Beberapa pemerintah daerah juga dinilai lamban dalam mendorong perangkat desa untuk mempercepat pengajuan dana desa.

“Terkait pengawasan di lapangan, meski bansos tunai relatif lebih mudah dibanding sembako, tapi masih menimbulkan beberapa celah. Misalnya oknum yang meminta fee atau jatah dari total bansos yang dibagikan ke penerima. Masih ada saja bansos yang disunat, bahkan jumlahnya bervariasi ada Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per penerima,” jelas Bhima.

Mekanisme penyaluran bansos Indonesia dibandingkan dengan negara lain cukup tertinggal. Pasalnya di negara lain terdapat pendataan yang akurat dan sistem pendaftaran melalui website sudah lebih canggih. Sebagai contoh di Amerika Serikat, pemberian bansos US$1,200 per penduduk dilakukan dengan cara pemberian cek yang bisa dicairkan di bank atau lembaga keuangan non bank (credit union). Setelah menerima cek dari pemerintah, penerima bantuan bisa mencairkan uangnya dengan aman.

Negara-negara dengan data terpadu memudahkan verifikasi penerima bantuan. AS misalnya, mereka memiliki social security number (SSN). Nomor ini merupakan data tunggal kependudukan yang terhubung ke berbagai data termasuk data rekening perbankan,  layanan kesehatan dan sebagainya sehingga memudahkan dalam pendataan hingga penyaluran bantuan sosial.

“Seharusnya kita bisa memulai dengan e-KTP tapi sayangnya data belum terintegrasi dengan data kemiskinan atau data penerima bantuan. Di sinilah pentingnya mekanisme bantuan yang terintegrasi dengan data kependudukan yang valid,” pungkasnya.