I Luh Devi Sania
Readtimes.id– Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menggratiskan vaksin dosis ketiga (booster) kepada masyarakat umum, Selasa (11/1). Dengan demikian, pemerintah harus menanggung anggaran penyelenggaraan vaksinasi ini, yang sudah tentu bersumber dari APBN. Lalu bagaimanakah kesiapan anggarannya?
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebutkan anggaran untuk vaksin booster sudah disiapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Ini salah satu bentuk antisipasi yang kita selalu tahu selama pandemi anggaran nomor satu selalu kesehatan, sehingga booster ini sudah kami anggarkan,” kata Febrio dikutip dari Antara (12/1).
Mesk belum merinci besar anggarannya karena masih berkoordinasi dengan kementerian terkait, dana yang akan dikucurkan diambil dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun ini berjumlah Rp 414 triliun. Di mana porsi untuk kesehatan adalah Rp 117 triliun.
Selain itu, akan terdapat pula hibah 100 juta dosis vaksin COVAX yang akan dimanfaatkan untuk vaksinasi booster tahun ini, sebagai bentuk kerja sama global dalam mengantisipasi pandemi Covid-19.
Ia menuturkan, antisipasi pandemi memang sudah seharusnya menjadi barang publik global, karena secara global tidak mungkin ada pemulihan dari pandemi jika masih ada satu atau dua negara yang vaksinasinya tidak berjalan.
Maka dari itu, Febrio menegaskan pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 akan terus mendorong dunia bekerja sama dalam vaksinasi. Khususnya negara maju yang sudah bisa memproduksi vaksin, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dengan demikian, akan dipikirkan bagaimanapun caranya agar produksi vaksin diperbanyak dan distribusinya ke negara kurang mampu seperti Afrika.
Menurut dia, Indonesia sudah menyiapkan vaksin sejak akhir 2020 dan menggencarkan vaksinasinya sejak awal 2021. Sehingga, vaksinasi di Tanah Air tergolong cepat dan menduduki peringkat kelima di dunia.
Baca Juga : Rencana Vaksinasi Berbayar Hanya untuk Warga Mampu
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran pemerintah masih mampu dan sebaiknya dialokasikan penuh untuk memberikan vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster secara gratis.
“Sebenarnya pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis sampai mencapai herd immunity,” ujarnya kepada readtimes.id.
Kendati demikian, Bhima mengingatkan pemerintah agar tidak banyak menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak relevan dengan penanganan pandemi. Dia menjelaskan, selama 2021 lalu misalnya pemerintah banyak menghabiskan uang untuk hal yang tidak berhubungan dengan pandemi.
“Pemerintah masih melakukan kesalahan alokasi pendanaan, alokasinya sekarang banyak dititik beratkan pada infrastruktur dan belanja yang birokratis seperti belanja pegawai dan belanja barang,” jelasnya.
Kini pemerintah telah mengalokasikan 130 juta dosis vaksin booster untuk tahap awal dengan total masyarakat sasaran berkisar 21 juta jiwa dari total 179 juta jiwa usia 18 tahun ke atas dan telah menerima dosis lengkap minimal enam bulan terakhir. Kriteria prioritasnya adalah lansia, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dan kelompok rentan.
Produk vaksin Covid yang mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM untuk digunakan sebagai vaksin booster meliputi CoronaVac produksi PT Bio Farma, vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax. Varian itu bisa diberikan secara homolog atau merek yang sama dengan dosis lengkap primer maupun heterolog atau kombinasi dari merek berbeda.
Distribusi vaksin pun diarahkan ke 244 dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan cakupan vaksinasi 70 persen dosis lengkap dan 60 persen populasi lansia.
Tambahkan Komentar