RT - readtimes.id

Vaksinasi Mandiri: Antara Ringankan APBN dan Beratkan Rakyat

Readtimes.id – Vaksinasi sudah dimulai. Presiden Jokowi jadi orang pertama yang divaksin, Rabu (13/1). Penyuntikan ke Jokowi disiarkan langsung untuk disaksikan seluruh rakyat Indonesia, lengkap dengan tangan gemetar dokter kepresidenan saat menyuntiknya.

Sejak tiba pertama kali pada 6 Desember 2020 lalu, hingga kini pemerintah sudah mengantongi 3 juta vaksin berbentuk vaksin jadi dan 15 juta vaksin bulk dari Sinovac Biotech asal China. Proses distribusi vaksin juga sudah dimulai. Lebih 700 ribu vaksin disebar ke seluruh provinsi.

Tapi vaksinasi untuk 260 juta lebih rakyat Indonesia akan memakan waktu berapa lama?

Sejumlah pihak menilai distribusi vaksin ke 34 provinsi akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Sementara, pemerintah punya PR mendesak di 2021; menekan angka covid sehingga perekonomian kembali pulih.

Maka muncullah kembali opsi vaksinasi mandiri. Sebelum vaksin tiba, pemerintah memang pernah mengeluarkan opsi ini, tapi diprotes banyak pihak hingga dibatalkan. Belakangan opsi ini kembali menguat.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Namun opsi itu bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

Rosan P Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menilai vaksin mandiri, khususnya dunia usaha, akan mempercepat proses vaksinasi ke seluruh penduduk, kurang dari 1 tahun. Selain itu, menurutnya, vaksinasi mandiri juga akan meringankan APBN.

“Jika vaksinasi ini bisa cepat dilakukan bagi karyawan, pekerja maupun kalangan dunia usaha, harapannya akan mempercepat pemulihan ekonomi juga,” kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani dalam keterangannya, Kamis, (14/1) kemarin.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ada sekitar 6 vaksin virus corona yang akan digunakan, yakni vaksin merah putih dari Bio Farma, Sinovac Biotech dari China, AstraZeneca-Oxford dari Inggris, Sinopharm dari China, Pfizer dan Moderna dari Amerika Serikat.

Saat ini, sejumlah rumah sakit telah melakukan pre order vaksin. Mereka juga telah membuka pendaftaran untuk masyarakat yang ingin divaksin mandiri.

Jauh sebelumnya, saat opsi vaksin mandiri pertama kali diungkapkan, muncul petisi yang meminta pembatalan opsi tersebut. Sebuah petisi yang diunggah di situs Change.org mendorong pemerintah menggratiskan vaksin untuk rakyat Indonesia.

Sulfikar Amir, Peggagas petisi berjudul “Gratiskan Vaksin Covid untuk Seluruh Rakyat Indonesia” menilai program vaksinasi mandiri adalah komersialisasi vaksin. Tidak ada jaminan warga mampu membayar biaya vaksin.

“Program vaksin mandiri adalah komersialisasi yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminannya setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin,” tulis penggagas petisi dalam keterangannya.

Sulfikar juga berpandangan, vaksin harus diberikan secara cuma-cuma lantaran dari sisi aggaran, pemerintah hanya perlu menyediakan dana 1/10 dari total pagu penanganan Covid-19.

“Dengan vaksin gratis, pandemi ini dapat selesai dalam waktu kurang dari setahun,” tutur dia.

Avatar

Ona Mariani

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: